Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/04/2017, 21:06 WIB

Persis pada 3 April, setahun sudah koran Jerman, Suddeutsche Zeitung, International Consortium of Investigative Journalist, dan 100 media mitranya yang lain memublikasikan Dokumen Panama (Panama Papers).

Butuh waktu sekitar dua tahun bagi SZ dan ICIJ untuk mempelajari, memverifikasi data dan sumber data, hingga penerbitan Dokumen Panama. Nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis dengan perusahaannya, Sheng Yue International Limited, disebut dalam dokumen itu.

Memori kolektif masyarakat di seluruh dunia tentang ini harus dirawat. Mengingat-ingat peristiwa itu penting untuk membangun kesadaran dan tindakan kolektif supaya kawasan sekretif beserta industri dan bisnis sekretifnya berakhir.

Kalau kita bisa mengakhiri eksistensi kawasan sekretif, besar kemungkinan kita bisa mengatasi problem korupsi lintas negara dan praktik orang-orang kaya menyembunyikan kekayaan hasil korupsi dan kejahatan finansial lainnya.

Dokumen Panama pada dasarnya mengungkapkan tiga hal itu: eksistensi kawasan sekretif dengan layanan jasa industri keuangan dan perbankan sekretif, akutnya korupsi lintas negara, dan praktik perilaku orang kaya menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan.

Panama adalah salah satu kawasan sekretif yang cukup penting. Hasil survei Tax Justice Network pada 2015 menunjukkan kesekretifan Panama yang menempati urutan ke-14 dari sekitar 90 kawasan sekretif di seluruh dunia.

Kawasan sekretif terkemuka yang lain adalah Swiss, Hongkong, Amerika Serikat, Singapura, Cayman Island, Luksemburg, Lebanon, Jerman, Bahrain, Uni Emirat Arab (Dubai), Makau, Jepang, Marshall Island, Inggris, Guemsey, Jersey, Malaysia, Turki, dan China.

Panama sendiri sebagai negara dan juga sebagai kawasan sekretif merupakan hasil “kerajinan tangan” Pemerintah AS dan JP Morgan & Co. Jika Pemerintah AS yang saat itu (1901-1909) dipimpin Theodore Roosevelt melakukan kerja-kerja politik memisahkan Panama dari Kolombia, JP Morgan & Co mempersiapkan dan mengorkestrasi Panama sebagai kawasan sekretif.

John Doe

Kita berutang budi kepada John Doe sebagai peniup peluit (whistle blower) yang instrumental dalam membocorkan Dokumen Panama.

Berbeda dengan peniup peluit lainnya-seperti Julian Paul Assange (yang mendirikan dan memimpin Wikileaks), Herve Daniel Marcel Falciani (yang membongkar skandal Bank HSBC), dan Edward Snowden (yang membocorkan dokumen rahasia Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat), yang identitas pribadinya terpapar secara terbuka-kita tidak tahu siapa sesungguhnya John Doe.

Ia memperkenalkan diri sebagai John Doe ketika pertama kali menghubungi Bastian Obermayer (wartawan SZ). Ini momen perkenalan mereka (2014) yang di kemudian hari melahirkan Dokumen Panama.

Hello. My name is John Doe. Interested in data?”

Dalam manifesto bertajuk The Revolution will be Digitized, ia mengaku bukan dan belum pernah bekerja untuk lembaga pemerintah dan intelijen.

Ia membobol data milik Mossack Fonseca-firma hukum di Panama yang melayani jasa kerahasiaan keuangan korporasi dan pribadi-karena prihatin atas meningkatnya kesenjangan pendapatan dan korupsi lintas batas.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com