Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Kursi Pimpinan DPD Diperebutkan?

Kompas.com - 02/04/2017, 13:22 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, jabatan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sangat terbatas dan tidak seluas DPR RI.

Misalnya, terkait kebijakan. DPD hanya bisa mengajukan rancangan dan memberikan pertimbangan untuk suatu undang-undang yang akan diberlakukan. Berbeda dengan DPR yang akan menentukan diberlakukan atau tidaknya suatu undang-undang.

Meskipun demikian, kursi pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) menjadi perebutan anggota-anggota di dalamnya. 

 

Baca: Bahas Pemilihan Pimpinan Baru, DPD Rapat Panmus Minggu Siang

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, salah satu alasan perebutan jabatan tersebut karena terkait akses. Misalnya, akses kepada Presiden. Sebab, pimpinan DPR setara dengan pimpinan lembaga negara lainnya.

"Dia (pimpinan DPD) punya posisi yang dianggap mengkilap bagi sebagian orang, karena dia menghubungkan dengan sumber langsung kekuasaan. Pimpinan DPD, dia bisa akan sebaris dengan ketua MA, ketua MK, ketua DPR RI," kata  Donal.

Saat ini polemik pergantian pimpinan DPD masih bergulir. Rencananya, rapat pergantian pimpinan DPD tetap digelar pada Senin (3/4/2017), besok meskipun Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017.

Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 itu mengatur bahwa masa jabatan pimpinan DPD hanya 2,5 tahun. Sehingga masa jabatan pimpinan DPD dikembalikan pada aturan sebelumnya, yakni selama lima tahun.

 

Baca: Pemilihan Pimpinan DPD Harus Dibatalkan Demi Hukum

Menurut Donal, karena ada faktor mendapatkan akses itulah sejumlah anggota tetap beralasan pergantian pimpinan tetap dilakukan.

"Akses itu yang akan dipakai, karena jabatan dia adalah pimpinan sebuah lembaga negara maka dia memilki peluang untuk mengakses kekuasan-kekuasaa yang lain. Kekuasaan peradilan, kekuasan eksekutif. Kalau anggota mana bisa. Itu logika sederhananya," kata Donal.

Kompas TV Politisi Jadi Anggota DPD? (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com