Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Harap Panglima Bolehkan Pendirian TPS di Kompleks TNI

Kompas.com - 01/04/2017, 09:17 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) berharap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengizinkan KPU DKI Jakarta mendirikan Tempat Pemugutan Suara (TPS) di kompleks TNI.

Hal ini agar memudahkan warga yang tinggal di Kompleks TNI menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua yang digelar pada 19 April 2017.

Pada saat pemungutan suara putaran pertama, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menginstruksikan seluruh jajarannya agar melarang pendirian TPS di dalam kompleks TNI. Tujuannya, menjaga netralitas TNI dalam pesta demokrasi.

Akibat adanya aturan tersebut, sejumlah lokasi TPS dipindahkan. Jaraknya cukup jauh dari rumah warga.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay berpendapat, citra netralitas TNI akan tetap terjaga meskipun di Kompleks TNI didirikan TPS.

(Baca:  Pendirian TPS di Kompleks TNI, KPU DKI Diminta Berkomunikasi dengan Panglima)

Oleh karena itu, sebaiknya Panglima TNI mendukung penyelenggaraan pilkada kali ini dengan memberikan kemudahan akses bagi warga untuk menggunakan hak pilihnya.

"Aksesabilitas bagi pemilih menjadi pertimbangan utama," kata Hadar saat dihubungi, Sabtu (1/4/2017).

Menurut Hadar, TPS perlu didirikan di area yang mudah dijangkau warga.

"Jadi para pemilih tidak kesulitan untuk ke TPS yang berada dekat dengan rumah tinggalnya. Sehingga, tingkat partisipasi akan tetap tinggi," kata Hadar.

(Baca: Menhan Minta KPU Hormati Aturan soal TPS di Kompleks TNI)

Pada pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, sejumlah TPS yang sedianya didirkan di dalam kompleks TNI Ad Berland dipindahkan ke pinggir jalan Matraman, Jakarta Timur.

Demi memfasilitasi warga agar tetap bisa menjangkau TPS, pihak penyelenggara menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya, mengerahkan kendaraan milik warga.

"Masih banyak warga yang belum memilih, distribusi odong-odong untuk mengangkut pemilih ini frekuensinya ditambah. Jarak rumah warga sampai ke lokasi TPS 300 meteran," kata Komisioner KPU Arief Budiman saat memantau lokasi pemungutan suara di pinggir jalan raya Matraman, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2017).

Kompas TV Dugaan Tak Netral, Ketua KPUD Jalani Sidang Kode Etik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com