Pansel Sayangkan DPR Tak Aktif Pantau Tahapan Seleksi KPU-Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim Panitia Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ramlan Surbakti menyayangkan Komisi II DPR yang tak secara aktif ikut memantau tahapan seleksi yang berlangsung di timsel.

Hal itu diungkapkan Ramlan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR dengan Tim Pansel, Kamis (30/3/2017).

"Mengingat pengalaman 5 tahun lalu, Komisi II dengan aktif memantau seluruh tahapan seleksi di timsel," kata Ramlan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ramlan menuturkan pihaknya menunggu kehadiran para anggota Komisi II pada tahapan wawancara terbuka calon anggota KPU-Bawaslu.

Dalam kesempatan tersebut, calon diberikan waktu satu jam untuk menjawab sejunlah pertanyaan. Termasuk menjawab pertanyaan dari pihak yang hadir dan mengajukan pertanyaan.

(Baca: Pansel KPU-Bawaslu: Kualitas Calon Lebih Baik dari Periode Lalu)

"Terus terang kami menunggu juga waktu wawancara terbuka itu. Tapi saya tahu dari pimpinan tadi sepertinya tiga laporan yang kami sampaikan tidak pernah sampai ke anggota. Hanya pimpinan dewan saja," ujar Ramlan.

Adapun laporan tersebut adalah laporan proses seleksi kepada DPR secara tertulis sebanyak tiga kali, yaitu 29 November 2016, 22 Desember 2016 dan 7 Februari 2017.

Sedianya, laporan-laporan tersebut disertai dengan rapat-rapat koordinasi antara Komisi II dan pansel. Namun, hal itu tak terjadi.

(Baca: DPR Akan Pertanyakan Tak Lolosnya Sejumlah Nama kepada Timsel KPU)

Soal serupa sebelumnya juga diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo. Ia menyesalkan tak ada koordinasi intensif antara kedua belah pihak sepanjang proses seleksi.

Arif mengatakan, tim pansel telah melayangkan laporan proses seleksi kepada DPR secara tertulis sebanyak tiga kali, yaitu 29 November 2016, 22 Desember 2016 dan 7 Februari 2017. Namun, laporan tersebut tak ditindaklanjuti RDP.

"Kekurangannya di situ. Harusnya selain tertulis ada pertemuan. Itu pengalaman saya (saat di pansus pemilu 2009-2014)," ujar Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

(Baca: Menanti Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU-Bawaslu)

Arif mengaku telah menanyakannya kepada pimpinan Komisi II apakah sudah menerima surat-surat laporan tersebut atau belum. Namun, ia belum mengetahui di mana surat-surat tersebut tersangkut.

"Baru kemarin saya tanyakan. Kritik pimpinan. Kalau memang tidak pernah ada surat dan sebagainya. Satu, saya kritik tidak pernah ada RDP. Dua, posisinya mereka (pansus) yang harus aktif melaporkan, tapi kenapa enggak ditindaklanjuti?" ucapnya.