Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sesalkan Komisi II Tak Pernah RDP dengan Timsel KPU

Kompas.com - 30/03/2017, 12:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arif Wibowo akan menanyakan sejumlah hal saat pihaknya rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama tim seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Salah satu yang bakal ditanyakan Arif adalah soal koordinasi timsel dengan Komisi II.

Arif mengatakan, sebelumnya tak pernah ada RDP Komisi II intensif dengan timsel untuk membahas perkembangan proses seleksi.

Belakangan, sejumlah anggota mempertanyakan hasil seleksi yang dilakukan pansel.

"Mestinya (sejak) pada saat timsel pertama dibentuk," kata Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

(Baca: DPR Akan Pertanyakan Tak Lolosnya Sejumlah Nama kepada Timsel KPU)

"Misalnya ada administrasi yang enggak lengkap, kok diloloskan. Nah ini kan enggak. Sekarang baru teriak-teriak," sambung dia.

Seharusnya, kata dia, di samping pansel aktif dalam melaporkan setiap tahapan seleksi kepada DPR, DPR juga merespons dengan menggelar RDP.

Arief mengatakan, tim pansel telah melayangkan laporan proses seleksi kepada DPR secara tertulis sebanyak tiga kali, yaitu 29 November 2016, 22 Desember 2016 dan 7 Februari 2017. Namun, laporan tersebut tak ditindaklanjuti RDP.

"Kekurangannya di situ. Harusnya selain tertulis ada pertemuan. Itu pengalaman saya (saat di pansus pemilu 2009-2014)," ujar anggota Pansus RUU Pemilu itu.

Arif mengaku telah menanyakannya kepada pimpinan Komisi II apakah sudah menerima surat-surat laporan tersebut atau belum.

Hingga saat ini ia belum mengetahui dimana surat-surat tersebut "nyangkut".

"Baru kemarin saya tanyakan. Kritik pimpinan. Kalau memang tidak pernah ada surat dan sebagainya. Satu, saya kritik tidak pernah ada RDP. Dua, posisinya mereka (pansus) yang harus aktif melaporkan, tapi kenapa enggak ditindaklanjuti?" ucapnya.

(Baca: Mantan Timsel Minta DPR Segera Proses Calon Komisioner KPU-Bawaslu)

Adapun Komisi II pada Kamis pagi melangsungkan RDPU dengan tim pansel KPU-Bawaslu, Kamis.

Agenda tersebut sekaligus untuk mengkonfirmasi sejumlah kejanggalan-kejanggalan dalam proses seleksi calon anggota KPU-Bawaslu yang selama ini dibahas di internal komisi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com