Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Sidang Atut Akui Pernah Berikan Uang kepada Ajudan Rano Karno

Kompas.com - 29/03/2017, 21:55 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan panitia pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan Provinsi Banten, Jana Sunawati, menjadi saksi dalam persidangan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Jana bersaksi untuk terdakwa mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah.

Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi kepada saksi mengenai pemberian uang terkait proyek alkes.

Beberapa di antaranya yang diterima oleh Atut dan Rano Karno yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten.

Jaksa KPK menunjukkan barang bukti berupa catatan berisi nama-nama dan catatan mengenai pemberian uang.

Namun, ada beberapa nama yang ditulis menggunakan kode.

(Baca: Korupsi Alkes Banten, Kode Atut A1, Rano Karno A2)

Salah satunya kode A2 yang menandakan Rano Karno. Jana mengaku memberikan uang sebesar Rp 50 juta kepada Rano melalui ajudan Wakil Gubernur.

"Saya serahkan ke ajudan Rano Karno. Saya ditelepon dulu, katanya mau ke rumah saya ambil uang itu," kata Jana kepada jaksa KPK.

Menurut Jana, penyerahan uang untuk Rano Karno atas arahan dari dua staf Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Dadang Prijatna dan Yuni Astuti.

Dadang yang merupakan karyawan PT Balipasific Pragama, juga dihadirkan jaksa KPK sebagai saksi. Dadang juga dikonfirmasi terkait uang untuk Rano Karno.

Menurut Dadang, terjadi dua kali pemberian uang kepada Rano. Pemberian pertama sebesar Rp 150 juta atas arahan dari Kepala Dinas Kesehatan Banten, Djadja Buddy Suhardja.

"Pak Djadja ngomong ke saya, dia malu karena tidak pernah kasi duit ke Rano. Trus dikasi Rp 150 juta lewat Pak Djadja," kata Dadang.

(Baca: Atut Bagikan Ponsel ke Anak Buah untuk Hindari Sadapan KPK)

Selain itu, menurut Dadang, penyerahan kedua sebesar Rp 150 juta ditujukan kepada istri Rano Karno.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com