Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyaluran Subsidi Pangan Beras Diselesaikan Februari

Kompas.com - 21/02/2017, 13:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan subsidi pangan beras sejahtera (rastra) kepada 15,7 juta Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat diselesaikan Februari 2017.

Bantuan tersebut seharusnya telah didistribusikan pada Januari 2017.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Ia menjelaskan, bantuan ini berupa 1,4 juta bantuan sosial non tunai dan 14,3 juta bantuan rastra reguler.

"Sehingga Insya Allah tidak ada hal-hal yang terkendala terkait penyaluran bansos nontunai dan rastra pada bulan Februari ini," kata Puan.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku ada keterlambatan dalam proses distribusi tersebut.

Namun, ia memastikan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh persoalan keterlambatan itu pada bulan ini.

"Juga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ke depannya aliran bansos ini kemudian bisa tepat sasaran sesuai basis data terpadu. Sehingga sinkronisasi dan koordinasi yang jelas dengan semua kementerian/lembaga itu yang menjadi pembicaraan dengan wapres," kata dia.

Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam penyaluran bantuan, ia mengatakan, Kemenko PMK dan kementerian terkait tengah menyusun cara untuk monitoring dan evaluasi bansos tersebut.

Proses tersebut nantinya juga akan melibatkan kepala daerah yang memiliki basis data terpadu.

Tak hanya bansos berupa rastra, data tersebut juga akan dikaji untuk digunakan ketika pemerintah menyalurkan bansos energi. Diharapkan bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan tepat guna.

"Jadi yang paling penting ini adalah basis data terpadu itu memang bisa sinkron antara kementerian/lembaga, juga siapa yang menerimanya, siapa kemudian yang kita harapkan bisa menerima hal tersebut. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan kemiskinan menurun," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com