Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertama Kalinya, Panitia Seleksi Calon Polisi Diambil Sumpah

Kompas.com - 21/02/2017, 12:43 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk pertama kalinya dalam sejarah kepolisian, panitia penerimaan anggota kepolisian disumpah untuk tidak melanggar tugasnya dalam melakukan seleksi calon polisi.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Arief Sulistyanto mengatakan, sebelumnya belum pernah adanya pengambilan sumpah panitia seleksi.

"Ini pertama kalinya panitia seleksi penerimaan anggota Polri disumpah. Tanggungjawab bukan kepada saya atau Kapolri, tapi kepada Tuhan," ujar Arief sebelum mengambil sumpah panitia di ruang Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Sebanyak 13 panitia dari Mabes Polri membaca sumpah di hadapan jajaran Polda yang melihat langsung melalui video conference.

Setidaknya ada tujuh poin yang dibacakan dalam sumpah tersebut.

Salah satunya berbunyi "Bahwa saya tidak akan membantu atau menolong kelulusan calon dengan meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun".

Arief meminta panitia untuk mengubah stigma masyarakat mengenai rekrutmen anggota Polri. Selama ini, masyarakat memandang bahwa proses ini banyak didapati praktik transaksional.

Sumpah tersebut merupakan penekanan komitmen Polri untuk melakulan sistem rekrutmen yang bersih dan bertanggungjawab.

"Harus bisa menjaring dan memilih anggota polisi yang berkualitas, tidak terjadi penyimpangan dalam semua proses baik dalam pemeriksaan kesehatan, dan lain-lain," kata Arief.

Dengan demikian, penyeleksi yang sudah disumpah harus menjaga diri dan menjauhi potensi pelanggaran selama proses rekrutmen. Seleksi murni dari kriteria dan kemampuan calon peserta tersebut.

Masyarakat juga diingatkan untuk tidak mencoba memengaruhi panitia agar menerima seseorang menjadi anggota polisi.

"Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang memanfaatkan rekrutmen untuk kepentingan pribadi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com