SBY: Jangan Biarkan Pihak Ketiga Memancing di Air Keruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengimbau pemerintah untuk responsif atas kondisi sosial dan keamanan yang berkembang di masyarakat.

Hal ini perlu dilakukan pemerintah agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

"Masih berkaitan dengan situasi sosial dan keamanan saat ini, janganlah dibiarkan pihak ketiga memancing di air keruh," ujar SBY saat menyampaikan pidato politiknya dalam acara Dies Natalis ke-15 Partai Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

"Jangan sampai pula negara tidak adil dan berat sebelah. Jangan dibiarkan kaum radikal dan ekstrem tampil karena merasa terpanggil, dan kemudian mengambil alih keadaan. Dari kelompok mana pun," kata dia.

SBY mencontohkan pada kasus penistaan agama yang menjadikan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai terdakwa.

Menurut SBY, kasus tersebut bukanlah isu kebhinnekaan, atau isu SARA. Pada kasus tersebut justru seperti ada politisasi dan penggeseran dari substansi isu sebenarnya, sehingga hubungan antar-identitas tertentu menjadi tegang.

"Masyarakat justru bercuriga, jangan-jangan ada pihak tertentu yang ingin membenturkan satu identitas dengan identitas yang lain," kata dia.

(Baca juga: SBY Anggap Kasus Ahok Bukan Isu Kebinekaan atau SARA)

Menurut SBY, ketegangan sosial-politik seperti itu harus segera diakhiri, jangan justru dipelihara, apalagi dibesar-besarkan.

"Marilah kita petik hikmah dan pelajaran yang berharga dari peristiwa tersebut. Sebagai bangsa yang majemuk, marilah kita benar-benar pandai bertoleransi dan bertenggang rasa," ucap SBY.

"Setelah itu, marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Melangkah ke depan. Move on. Masih banyak tugas dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama di masa depan," kata dia.

Oleh karena itu, sedianya pemerintah merespons cepat persoalan sosial dan keamanan yang berkembang di tengah masyarakat.

"Sudah sangat sering saya mendengar kata-kata 'negara harus hadir'. Sekaranglah saatnya negara benar-benar hadir. Hadir dan bertindak tepat, adil dan bijak," kata dia.