Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Pastikan SBY Tetap Mendapatkan Perlindungan Keamanan

Kompas.com - 07/02/2017, 18:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi curahan hati Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait perlindungan kepada mantan kepala negara dan kepala pemerintahan.

Menurut Wapres, perlindungan terhadap mereka tetap diberikan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Tentu kita harus mempunyai suatu perilaku yang baik menghormati pemimpin sesuai dengan aturannya," kata Wapres di Jakarta, Selasa (7/2/2017).

SBY sebelumnya berkicau di akun Twitter pribadinya ihwal unjuk rasa yang dilakukan sekelompok mahasiswa di depan kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

SBY mengatakan, tidak ada pemberitahuan dari aparat keamanan saat para mahasiswa itu "menggeruduk" rumahnya.

Kalla sendiri mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Kendati demikian, ia memastikan, setiap presiden dan wakil presiden yang tak lagi berkuasa tetap mendapatkan perlindungan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

"Kalau soal perhitungan, presiden dan mantan presiden itu tetap mendapatkan perlindungan pengawalan dari Paspampres. Seorang mantan pimpinan itu bisa dikawal 60 orang," ucapnya.

Sebelumnya, melalui akun Twitter pribadinya, SBY mengungkapkan adanya unjuk rasa pada Senin (6/2/2017).

"Saudara-saudaraku yg mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan 'digrudug' ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*," tulis SBY melalui akun @SBYudhoyono.

SBY menegasakan bahwa dalam undang-undang, tak dibolehkan unjuk rasa di rumah pribadi. Polisi juga tidak pernah memberitahunya mengenai unjuk rasa ini.

(Baca juga: Polisi: Tak Ada Pemberitahuan soal Aksi di Depan Rumah SBY)

"Kemarin yg saya dengar, di Kompleks Pramuka Cibubur ada provokasi & agitasi thd mahasiswa utk "Tangkap SBY". *SBY*," tulisnya.

SBY pun bertanya kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian apakah ia tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri.

"Saya hanya meminta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kpd Allah Swt. *SBY*."

Aksi demonstrasi di depan rumah SBY itu sendiri berakhir setelah dibubarkan oleh kepolisian. (Baca: Polisi Bubarkan Pengunjuk Rasa di Depan Rumah SBY)

Kompas TV SBY Keluhkan Hoax, Ini Respons Presiden Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com