Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tak Permasalahkan Rencana Bergabungnya Antasari ke PDI-P

Kompas.com - 29/01/2017, 17:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto, mengatakan, partainya tak mempermasalahkan langkah politik mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang kini hendak bergabung ke PDI-P.

Agus mengatakan, setelah memperoleh grasi dari Presiden Jokowi, Antasari tentunya memiliki hal politik yang dijamin konstitusi. Partai Demokrat tak pernah mempermasalahkan afiliasi politiknya ke depan.

"Ini sepenuhnya kewenangan beliau (Antasari) karena beliau sudah dinyatakan bebas. Sehingga dia punya hak untuk menyampaikan aspirasinya," kata Agus saat ditemui di Jakarta, Minggu (29/1/2017).

"Misalnya dalam Pilgub DKI dia condong ke salah satu kandidat, itu haknya dia. Selama sesuai Undang-undang ya enggak masalah," ucap Agus.

Saat disinggung mengenai Antasari yang menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membantu meluruskan kasusnya, Agus menjawab tak ada yang perlu dipermasalahkan lagi dari kasus tersebut.

Ia menilai, kasus pembunuhan yang menjerat Antasari telah melalui proses hukum yang semestinya, mulai dari penyelidikan hingga vonis dijatuhkan.

"Dari semua tahapan pengadilan, dari pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung semua sidah dilalui. Beliau kini dapat grasi dan kembali ke masyarakat. Ya sudah sesuai proses semuanya, tak ada yang perlu dipermasalahkan," ujar Agus.

Sebelumnya, Antasari hadir dalam acara debat Pilgub DKI, Jumat (27/1/2017). Ia pun menyatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI-P sebagai kandidat yang layak memimpin Jakarta ke depan.

Saat keluar dari ruangan debat, Antasari berjalan sembari dirangkul oleh Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristianto. Saat ditanya apakah Antasari telah bergabung kr PDI-P, Hasto menjawab diplomatis.

"Tentu kompetensi pak Antasari di bidang hukum dan pengalamannya yang luas, serta daya tahan dan kesabaran revolusionernya untuk membuktikan kebenaran, memberi ruang bersama-sama PDI-P untuk bersama-sama Pak Antasari juga," kata Hasto.

Kompas TV Antasari Azhar Dihadiri Debat Putaran Kedua Cagub DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com