Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Janggal Tuduhan Penyelundupan Senpi, Polri Cari Tahu Motifnya

Kompas.com - 27/01/2017, 11:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya menemukan kejanggalan terhadap tuduhan penyelundupan senjata yang diarahkan ke kontingen Indonesia di Sudan.

Boy mengatakan, semua barang yang masuk ke bandara sudah terlebih dahulu melewati mesin X Ray.

Namun, sejumlah tas berisi puluhan senjata dan amunisi itu sudah berada di dalam bandara. Semestinya, dari penyisiran mesin saja tas itu tidak boleh lolos ke dalam.

"Kok sudah ada barang duluan di dalam seolah disatukan dengan barang kontingen. Ini kejanggalan yang kita cari tahu apa motifnya. Apa latar belakangnya," ujar Boy di kompleks PTIK, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

(baca: Kapolri: Hasil Investigasi, 10 Koper Isi Senjata Bukan Punya Polisi RI)

Boy mengatakan, selama delapan kali perwakilan Indonesia mengikuti misi perdamaian PBB di Sudan, tak pernah ada catatan buruk.

Bahkan, polisi Indonesia dikenal mudah berbaur dengan masyarakat, kinerjanya baik, dan menoreh prestasi dari PBB.

Kejanggalan lainnya, pasukan perdamaian PBB di Sudan tidak menggunakan senjata selama bertugas.

"Maka ketika Polri dituduhkan, ada sesuatu yang aneh," kata Boy.

(baca: Menlu Melihat Kejanggalan Kasus Upaya Penyelundupan Senpi di Sudan)

Oleh karena itu, Polri akan membuat investigasi gabungan dengan otoritas Sudan untuk menyelidiki hal ini.

Jangan sampai isu penyelundupan senjata ini dipandang salah oleh masyarakat dunia sehingga mencoreng nama Indonesia dan Polri.

"Sama-sama kita cari milik siapa sebenarnya barang itu, bagaimana sampai barang itu di bandara," kata Boy.

(baca: Ini Tiga Kejanggalan Dugaan Penyelundupan Senjata di Sudan)

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya menegaskan bahwa sepuluh tas berisi senjata yang ditemukan di Bandara El Fasher, Sudan, bukan milik Formed Police Unit (FPU) ke-8 Polri.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com