Indonesia Siap Jembatani OKI Perbaiki Situasi di Rakhine

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia siap menjembatani negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang akan mengambil langkah konstruktif untuk membantu memperbaiki situasi di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, melalui keterangan pers Kementerian Luar Negeri seperti dikutip dari Antara, Jumat (20/1/2017).

"Hanya dengan mengambil langkah konstruktif dan inklusif, OKI dapat berkontribusi dalam membuat situasi di Rakhine State lebih baik," kata Retno, dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM LB) OKI di Kuala Lumpur, Malaysia.

Konferensi ini membahas masalah komunitas minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan kembali keprihatinan Indonesia mengenai situasi keamanan dan kemanusiaan di Rakhine State sejak terjadinya konflik pada 9 Oktober 2016.

Retno juga menegaskan pentingnya Pemerintah Myanmar untuk terus menghormati dan melindungi hak asasi manusia bagi semua komunitas di Rakhine State. 

Sebelumnya, Retno telah melakukan pertemuan terpisah dengan Penasehat Negara (State Counsellor) Myanmar Aung San Suu Kyi, mantan Sekjen PBB Kofi Annan, Perdana Menteri serta Menlu Bangladesh, serta kunjungan ke tempat pengungsi Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh. 

Pemerintah Indonesia juga telah berhasil mendorong Myanmar untuk mengadakan pertemuan Menlu ASEAN Retreat pada Desember 2016.

Pertemuan tersebut berhasil mendorong Myanmar membuka akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN kepada seluruh komunitas di Rakhine State, membuka akses secara bertahap kepada media, dan memberi laporan perkembangan berkala mengenai situasi di Rakhine State kepada Menlu ASEAN. 

Menlu Retno juga menyampaikan bahwa setelah Pertemuan OKI di Kuala Lumpur, dia akan melakukan kunjungan ke Sittwe, Rakhine State.

Kunjungan tersebut akan digunakan untuk menyerahkan 10 "container" bantuan kemanusiaan Indonesia yang telah dilepas Presiden RI Joko Widodo pada 29 Desember 2016.

Selain itu, Menlu RI juga akan meresmikan dua sekolah baru bantuan masyarakat Indonesia untuk dimanfaatkan oleh seluruh komunitas di Rakhine State.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan akan meneruskan bantuan yang bersifat jangka menengah dan panjang, antara lain melalui pemberian pengembangan kapasitas, antara lain di bidang demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governence), dan pelatihan bagi polisi Myanmar.

Indonesia juga akan mengirim tim dialog antarkepercayaan untuk membantu membangun rasa saling percaya antara komunitas Buddha dan Islam di Rakhine State.

Sejumlah negara OKI yang dalam pernyataannya selama KTM LB OKI menyampaikan penghargaan terhadap kepemimpinan dan langkah yang diambil Indonesia dalam membantu penyelesaian situasi di Rakhine State.

Pertemuan luar biasa Para Menteri Luar Negeri OKI itu menyepakati dua dokumen hasil.

Dokumen pertama adalah resolusi mengenai situasi kelompok minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, yang antara lain meminta negara anggota OKI untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan meminta Pemerintah Myanmar untuk membuka akses bagi pemberian bantuan kemanusiaan.

Dokumen kedua adalah "Final Communique", yang antara lain meminta Perwakilan OKI di New York, Jenewa dan Brussels secara periodik melakukan kajian ulang terhadap perkembangan di Myanmar.