Sepi Peminat, Pemilu Diusulkan Libatkan Partisipasi Perusahaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Monitoring Pilkada Serentak 2017 menyebutkan, 80 persen dari 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak sepi peminat.

Untuk mengembalikan semarak pemilihan umum, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengusulkan sejumlah cara.

"Ada rakornas (rapat koordinasi nasional) dengan Presiden. Ada rakornis (rapat koordinasi teknis) dengan perusahaan," ujar Jimly di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

"Ada Corporate Political Responsibility (CPR), perusahaan ikut terlibat dalam pendidikan politik masyarakat," kata dia. 

Menurut Jimly, keterlibatan perusahaan dalam pemilu dapat membantu meningkatkan netralitas perusahaan. Perusahaan, kata dia, dapat membantu dalam pendanaan alat tulis kantor atau sosialisasi pemilu.

Jimly menuturkan, sumbangan dari perusahaan tidak terbatas pada salah satu calon dalam pemilu. Melainkan, perusahaan dapat memberikan sumbangan kepada KPU untuk sosialiasi.

"Terutama perusahaan media, bisa bantu dalam iklan di jam tayang tertentu untuk sosialiasi. Msalnya iklan di KPU dimuat di koran atau televisi, iklannya mahal, lalu dipotong biayanya, itu bentuk CPR," ujar Jimly.

Jimly melanjutkan, tangung jawab politik perusahaan tersebut masuk dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu.

Dia pun optimistis sejumlah pengusaha akan aktif berpartisipasi, seperti halnya saat menyukseskan program pengampunan pajak.

"Saya kira kalau diminta berpartisipasi, bisa dan mau," ucap Jimly.