Universitas Indonesia Raih Skor Tertinggi Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA, KOMPAS.com – Universitas Indonesia mengantongi skor tertinggi dalam hal keterbukaan informasi publik berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP).

"Dari sepuluh besar kategori perguruan tinggi negeri, Universitas Indonesia menempati posisi pertama dengan skor 97,92 dan kualifikasi informatif," ujar Ketua KIP John Friesly saat menyampaika penghargaan di Istana Wakil Presiden, Selasa (20/12/2016).

Tak hanya skor untuk kategori universitas, skor tertinggi tersebut juga mengalahkan kementerian/lembaga, parpol, dan pemprov pada kategori lain, yang menduduki posisi teratas.

Untuk kategori kementerian, skor tertinggi dipegang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan 95,87. Adapun kualifikasi yang diperoleh yaitu menuju informatif.

Provinsi Jawa Timur meraih skor 94,24 dengan kualifikasi menuju informatif. Skor tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai pemegang skor tertinggi untuk kategori pemerintah provinsi.

Sementara, untuk kategori Badan Usaha Milik Negara, diduduki oleh PT Taspen yang meraih angka 84,07 dengan kualifikasi menuju informatif.

Sedangkan, Arsip Nasional bertengger di posisi pertama dengan skor 96,67 dengan kualifikasi menuju informatif pada kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian.

"Komisi Pemberantasan Korupsi meraih nilai 86,87 dengan kualifikasi menuju informatif untuk sepuluh besar kategori lembaga non struktural," ujar John.

Kategori partai politik menjadi kategori terburuk. Dari sepuluh parpol yang mendapat bantuan APBN/APBD dan seharusnya dapat menjamin keterbukaan informasi publik mereka, justru hanya empat parpol yang bersedia diverifikasi KIP.

Keempat parpol itu adalah Partai Gerindra, Partai Hanura, PKS dan PAN. Kendati demikian, skor masing-masing dari mereka dianggap masih kurang. Gerindra yang meraih skor tertinggi hanya mencapai 25,97 dengan kualifikasi tidak informatif.

(Baca: Menurut KIP, Enam dari 10 Partai Belum Responsif soal Informasi Publik)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, terjaminnya keterbukaan informasi merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi seluruh pihak.

Kalla mengapresiasi pihak-pihak yang telah mendapatkan penghargaan. Namun, di sisi lain Wapres juga meminta agar mereka yang belum menerima penghargaan mengevaluasi sistem penympaian informasi tersebut.

"Karena itulah tujuan ini adalah bagaimana kita secara bersama-sama. Karena pemerintah, Presiden, tidak mungkin menyampaikan semua hal kepada masyarakat. Tapi masing-masing penugasan memberikan tanggung jawab informasi apa yang telah dikerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan," kata Wapres.

"Itulah yang dimaksud bagaimana keterbukaan dan akuntabilitas dari instansi lembaga ataupun perusahaan yang dipunyai pemerintah. Karena itulah publik harus mengetahui dan menjadi hal yang penting," ujarnya.