Universitas Indonesia Raih Skor Tertinggi Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA, KOMPAS.com – Universitas Indonesia mengantongi skor tertinggi dalam hal keterbukaan informasi publik berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP).

"Dari sepuluh besar kategori perguruan tinggi negeri, Universitas Indonesia menempati posisi pertama dengan skor 97,92 dan kualifikasi informatif," ujar Ketua KIP John Friesly saat menyampaika penghargaan di Istana Wakil Presiden, Selasa (20/12/2016).

Tak hanya skor untuk kategori universitas, skor tertinggi tersebut juga mengalahkan kementerian/lembaga, parpol, dan pemprov pada kategori lain, yang menduduki posisi teratas.

Untuk kategori kementerian, skor tertinggi dipegang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan 95,87. Adapun kualifikasi yang diperoleh yaitu menuju informatif.

Provinsi Jawa Timur meraih skor 94,24 dengan kualifikasi menuju informatif. Skor tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai pemegang skor tertinggi untuk kategori pemerintah provinsi.

Sementara, untuk kategori Badan Usaha Milik Negara, diduduki oleh PT Taspen yang meraih angka 84,07 dengan kualifikasi menuju informatif.

Sedangkan, Arsip Nasional bertengger di posisi pertama dengan skor 96,67 dengan kualifikasi menuju informatif pada kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian.

"Komisi Pemberantasan Korupsi meraih nilai 86,87 dengan kualifikasi menuju informatif untuk sepuluh besar kategori lembaga non struktural," ujar John.

Kategori partai politik menjadi kategori terburuk. Dari sepuluh parpol yang mendapat bantuan APBN/APBD dan seharusnya dapat menjamin keterbukaan informasi publik mereka, justru hanya empat parpol yang bersedia diverifikasi KIP.

Keempat parpol itu adalah Partai Gerindra, Partai Hanura, PKS dan PAN. Kendati demikian, skor masing-masing dari mereka dianggap masih kurang. Gerindra yang meraih skor tertinggi hanya mencapai 25,97 dengan kualifikasi tidak informatif.

(Baca: Menurut KIP, Enam dari 10 Partai Belum Responsif soal Informasi Publik)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, terjaminnya keterbukaan informasi merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi seluruh pihak.

Kalla mengapresiasi pihak-pihak yang telah mendapatkan penghargaan. Namun, di sisi lain Wapres juga meminta agar mereka yang belum menerima penghargaan mengevaluasi sistem penympaian informasi tersebut.

"Karena itulah tujuan ini adalah bagaimana kita secara bersama-sama. Karena pemerintah, Presiden, tidak mungkin menyampaikan semua hal kepada masyarakat. Tapi masing-masing penugasan memberikan tanggung jawab informasi apa yang telah dikerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan," kata Wapres.

"Itulah yang dimaksud bagaimana keterbukaan dan akuntabilitas dari instansi lembaga ataupun perusahaan yang dipunyai pemerintah. Karena itulah publik harus mengetahui dan menjadi hal yang penting," ujarnya.

Berikut data para penerima penghargaan keterbukaan informasi publik secara lengkap:.

Kategori Kementerian

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (95,87/menuju informatif).
2. Kementerian Keuangan (95,48/menuju informatif).
3. Kementerian Perindustrian (94,41/menuju informatif).
4. Kementerian Perhubungan (92,74/menuju informatif).
5. KemenPAN-RB (92,06/menuju informatif).
6. Kementerian Sekretariat Negara (91,97/menuju informatifl).
7. Kementerian Pertanian (90,31/menuju informatif).
8. Bappenas (86,92/menuju informatif).
9. Kementerian Komunikasi dan Informatika (85,82/menuju informatif).
10. Kementerian Kesehatan (84,16/menuju informatif).

Kategori Pemerintah Provinsi

1. Jawa Timur (94,24/menuju informatif).
2. Aceh (90,24/menuju informatif).
3. Kalimantan Timur (88,17/menuju informatif).
4. Banten (88,86/menuju informatif).
5. Sumatera Selatan (87,34/menuju informatif).
6. DKI Jakarta (86,73/menuju informatif).
7. Kalimantan Barat (84,77/menuju informatif).
8. Jawa Tengah (84,00/menuju informatif).
9. NTB (73,54/menuju informatif).
10. Sumatera Barat (73,05/menuju informatif).

Kategori Perguruan Tinggi Negeri

1. Universitas Indonesia (97,92/informatif).
2. Universitas Brawijaya (91,39/menuju informatif).
3. Institut Pertanian Bogor (78,71/cukup informatif).
4. Universitas Padjadjaran (76,02/cukup informatif).
5. Universitas Gadjah Mada (75,35/cukup informatif).
6. Universitas Bengkulu (62,28/cukup informatif).
7. Universitas Negeri Malang (59,96/kurang informatif).
8. Institut Teknologi Bandung (48,73/kurang informatif).
9. Universitas Lambing Mangkurat (42,82/kurang informatif).
10. Universitas Andalas (41,01/kurang informatif).

Kategori BUMN

1. PT Taspen (84,07/menuju informatif).
2. PT PLN (82,35/menuju informatif).
3. PT Bio Farma (81,27/menuju informatif).
4. Perum Perhutani (80,64/menuju informatif).
5. PT Pelindo III (80,27/menuju informatif).
6. PT BTN (71,42/cukup informatif).
7. PT KAI (65,27/cukup informatif).
8. PT LEN Industri (57,06/kurang informatif).
9. PT INTI (54,05/kurang informatif).
10. Jasa Tirta II (46,02/kurang informatif).

Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan non Kementerian

1. Arsip Nasional (96,67/menuju informatif).
2. Mahkamah Konstitusi (94,54/menuju informatif).
3. BPKP (93,81/menuju informatif).
4. Bank Indonesia (93,54/menuju informatif).
5. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (91,42/menuju informatif).
6. Badan Tenaga Nuklir Nasional (89,09/menuju informatif).
7. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (89,02/menuju informatif).
8. Lembaga Antariksa dan Penerbangan (88,75/menuju informatif).
9. Komisi Yudisial (86,44/menuju informatif).
10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (84,39/menuju informatif).

Lembaga non Struktural

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (86,87/menuju informatif).
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (86,74/menuju informatif).
3. Komisi Pemilihan Umum (77,02/cukup informatif).
4. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (68,82/cukup informatif).
5. Badan Pengawan Pemilihan Umum (66,77/cukup informatif).
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (62,90/cukup informatif).
7. Komisi Kepolisian Nasional (58,20/cukup informatif).
8. Komnas HAM (49,34/kurang informatif).
9. Ombudsman RI (47,69/kurang informatif).
10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (43,68/kurang informatif).

Partai Politik

1. Partai Gerindra (25,97/tidak informatif).
2. Partai Hanura (17,94/tidak informatif).
3. PKS (16,73/tidak informatif).
4. PAN (10,70/tidak informatif).