Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Universitas Indonesia Raih Skor Tertinggi Keterbukaan Informasi Publik

Kompas.com - 20/12/2016, 19:04 WIB
Dani Prabowo

Penulis

Berikut data para penerima penghargaan keterbukaan informasi publik secara lengkap:.

Kategori Kementerian

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (95,87/menuju informatif).
2. Kementerian Keuangan (95,48/menuju informatif).
3. Kementerian Perindustrian (94,41/menuju informatif).
4. Kementerian Perhubungan (92,74/menuju informatif).
5. KemenPAN-RB (92,06/menuju informatif).
6. Kementerian Sekretariat Negara (91,97/menuju informatifl).
7. Kementerian Pertanian (90,31/menuju informatif).
8. Bappenas (86,92/menuju informatif).
9. Kementerian Komunikasi dan Informatika (85,82/menuju informatif).
10. Kementerian Kesehatan (84,16/menuju informatif).

Kategori Pemerintah Provinsi

1. Jawa Timur (94,24/menuju informatif).
2. Aceh (90,24/menuju informatif).
3. Kalimantan Timur (88,17/menuju informatif).
4. Banten (88,86/menuju informatif).
5. Sumatera Selatan (87,34/menuju informatif).
6. DKI Jakarta (86,73/menuju informatif).
7. Kalimantan Barat (84,77/menuju informatif).
8. Jawa Tengah (84,00/menuju informatif).
9. NTB (73,54/menuju informatif).
10. Sumatera Barat (73,05/menuju informatif).

Kategori Perguruan Tinggi Negeri

1. Universitas Indonesia (97,92/informatif).
2. Universitas Brawijaya (91,39/menuju informatif).
3. Institut Pertanian Bogor (78,71/cukup informatif).
4. Universitas Padjadjaran (76,02/cukup informatif).
5. Universitas Gadjah Mada (75,35/cukup informatif).
6. Universitas Bengkulu (62,28/cukup informatif).
7. Universitas Negeri Malang (59,96/kurang informatif).
8. Institut Teknologi Bandung (48,73/kurang informatif).
9. Universitas Lambing Mangkurat (42,82/kurang informatif).
10. Universitas Andalas (41,01/kurang informatif).

Kategori BUMN

1. PT Taspen (84,07/menuju informatif).
2. PT PLN (82,35/menuju informatif).
3. PT Bio Farma (81,27/menuju informatif).
4. Perum Perhutani (80,64/menuju informatif).
5. PT Pelindo III (80,27/menuju informatif).
6. PT BTN (71,42/cukup informatif).
7. PT KAI (65,27/cukup informatif).
8. PT LEN Industri (57,06/kurang informatif).
9. PT INTI (54,05/kurang informatif).
10. Jasa Tirta II (46,02/kurang informatif).

Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan non Kementerian

1. Arsip Nasional (96,67/menuju informatif).
2. Mahkamah Konstitusi (94,54/menuju informatif).
3. BPKP (93,81/menuju informatif).
4. Bank Indonesia (93,54/menuju informatif).
5. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (91,42/menuju informatif).
6. Badan Tenaga Nuklir Nasional (89,09/menuju informatif).
7. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (89,02/menuju informatif).
8. Lembaga Antariksa dan Penerbangan (88,75/menuju informatif).
9. Komisi Yudisial (86,44/menuju informatif).
10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (84,39/menuju informatif).

Lembaga non Struktural

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (86,87/menuju informatif).
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (86,74/menuju informatif).
3. Komisi Pemilihan Umum (77,02/cukup informatif).
4. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (68,82/cukup informatif).
5. Badan Pengawan Pemilihan Umum (66,77/cukup informatif).
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (62,90/cukup informatif).
7. Komisi Kepolisian Nasional (58,20/cukup informatif).
8. Komnas HAM (49,34/kurang informatif).
9. Ombudsman RI (47,69/kurang informatif).
10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (43,68/kurang informatif).

Partai Politik

1. Partai Gerindra (25,97/tidak informatif).
2. Partai Hanura (17,94/tidak informatif).
3. PKS (16,73/tidak informatif).
4. PAN (10,70/tidak informatif).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com