Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Telusuri Dugaan Fitnah terhadap Eko "Patrio"

Kompas.com - 15/12/2016, 15:07 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, partainya akan menelusuri penyebab pemanggilan anggota DPR dari Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko "Patrio" oleh Bareskrim Polri.

Berdasarkan informasi yang diterima Yandri, pemanggilan Eko terkait pemberitaan media online.

Dalam artikel pada media tersebut, Eko menyebut pengungkapan bom Bekasi pada Sabtu (10/12/2016) merupakan pengalihan isu kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

(Baca: PAN Minta Eko "Patrio" Tak Penuhi Panggilan Bareskrim)

PAN akan turut menelusuri apakah ada keterkaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta. Sebab, Eko juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN.

"Apakah ada hubungannya dengan dinamika politik di DKI, tentu akan kami dalami. Dinamika boleh tinggi, tapi fitnah atau saling menjatuhkan satu sama lain harus dihindari," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Terkait berita pada media online tersebut, Yandri mengatakan, Eko tak pernah menyampaikan pernyataan bahwa kasus bom atau terorisme yang ditangani Polri adalah dalam rangka pengalihan isu kasus Ahok.

"Tidak pernah Mas Eko menyatakan itu, memberikan pernyataan seperti itu, tidak pernah diwawancarai satu pun wartawan terkait itu," tutur Sekretaris Fraksi PAN di DPR RI itu.

Karena merasa tak pernah menyatakan pernyataan tersebut, kata Yandri, Eko tak merasa tertekan akibat pemanggilan dirinya yang mendapatkan perhatian dari publik.

"Tidak (tertekan) karena Mas Eko tidak pernah memberikan pernyataan itu sehingga tidak merasa terganggu atau tertekan," ujarnya.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Agus Andrianto mengatakan, Bareskrim Polri memanggil Eko untuk diminta keterangan hari ini.

(Baca: Pemanggilan Eko "Patrio" Berdasarkan Laporan Penyidik Bareskrim)

"Kami akan meminta klarifikasi atas pernyataan yang dia (Eko) sampaikan. Kami sudah layangkan surat ke dia," kata Agus saat dihubungi.

Namun, Agus tak mau menjelaskan masalah apa yang hendak diklarifikasi Polri kepada Eko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditanya soal Pilkada Jateng, Puan: Pacul Bisa, Ahmad Luthfi Mungkin

Ditanya soal Pilkada Jateng, Puan: Pacul Bisa, Ahmad Luthfi Mungkin

Nasional
25 Kandidat Bupati-Wali Kota Nonpartai Gugur Pencalonan

25 Kandidat Bupati-Wali Kota Nonpartai Gugur Pencalonan

Nasional
Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Nasional
Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com