Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Pertimbangkan Kenaikan Pangkat Personel Korban Ricuh 4 November

Kompas.com - 05/12/2016, 23:16 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan akan mempertimbangkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada personel Polri yang menjadi korban dalam kericuhan seusai 4 November 2016.

Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja jajaran Kepolisian RI dengan Komisi III DPR, Senin (5/12/2016).

Sebanyak 18 personel gabungan terluka dalam kericuhan tersebut. Beberapa di antaranya merupakan polisi.

(Baca: Kapolri: 18 Polisi Luka Saat Amankan Demo 4 November)

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Herman Hery, dalam rapat kerja menjadi salah satu yang mengusulkan agar personel Polri yang menjadi korban dalam kejadian tersebut diberi penghargaan khusus.

"Saya sependapat kalau ada usulan bahwa anggota-anggota ini diberi penghargaan. Saya akan minta Wakapolri untuk dipilih mana yang layak dari 18 orang ini untuk diberikan KPLB (Kenaikan Pangkat Luar Biasa). Ini penting," kata Tito, Senin.

Tito menjelaskan, 18 personel yang menjadi korban tersebut merupakan bagian dari personel yang mengamankan aksi saat kericuhan terjadi.

Saat itu, papar Tito, ia memimpin sendiri pasukannya dan meminta anggota Polri untuk menghentikan penembakan gas air mata jika pendemo mundur.

Namun yang terjadi, pendemo mundur saat gas air mata ditembakan, namun kembali merengsek maju saat polisi tak lagi melepaskan gas air mata.

Kejadian tersebut terjadi berulang selama kurang lebih 45 menit. "Jadi maju-mundur, maju-mundur seperti itu," kata Tito.

Aksi 4 November sempat dipuji karena berlangsung aman. Namun melewati sekitar pukul 19.00 WIB atau satu jam setelah demonstrasi usai, kericuhan pecah.

Sejumlah massa menyerang aparat menggunakan barang-barang berbahaya, salah satunya bambu runcing.

Aparat yang hanya diperbolehkan bertahan saat itu terdesak sehingga melakukan tindakan membela diri dengan melapaskan gas air mata.

(Baca: Polri: Pendomplengan dalam Aksi Demonstrasi 4 November Bukanlah Omong Kosong)

Tito menambahkan, meski bantuan santunan dan bantuan lainnya sudah diberikan bagi para personel yang terluka dan menjadi korban, namun pemberian penghargaan menurut Tito patut dipertimbangkan.

"Terutama yang gegar otak, tertusuk bambu runcing, jebol pinggangnya. Saya pikir mereka sudah berbakti kepada negara. Peelu diberikan KPLB untuk memotivasi teman-teman yang lain," kata dia.

Kompas TV Polisi Kejar Pemilik Akun Provokator Demo 4 November

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com