Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Minta Ahok Introspeksi Diri

Kompas.com - 17/11/2016, 14:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto meminta calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengintrospeksi diri dan lebih menjaga ucapannya.

Kini Ahok berstatus tersangka setelah pernyataannya yang menyitir ayat Al-Maidah di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu dianggap sebagian pihak telah menistakan agama.

"Kami harapkan Saudara Ahok harus terus bisa betul-betul berbuat sebaik mungkin dan betul-betul melakukan introspeksi diri," kata Novanto seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Novanto mengakui pertemuannya dengan Presiden membahas mengenai kasus Ahok.

Presiden, kata dia, meminta Golkar untuk turut menjaga suasana damai di masyarakat.

(Baca: Selain Prabowo, Jokowi Juga Undang Novanto ke Istana Bahas Kasus Ahok)

Novanto pun kembali menekankan bahwa Golkar tidak akan mencabut dukungannya terhadap Ahok.

Ia yakin bahwa ada hikmah yang bisa diambil dari penetapan Ahok sebagai tersangka.

"Hikmahnya bahwa apa pun yang dilakukan ini, tentu Saudara Ahok bisa menyadari bahwa semuanya ini harus dengan sopan santun dan secara baik. Bahwa inilah suatu hikmah pengalaman dan saya yakin Ahok melakukan perubahan-perubahan," kata dia.

Pada Rabu (16/11/2016) kemarin, Polri secara resmi menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Keputusan ini diambil setelah Polri melakukan gelar perkara terbuka terbatas pada Selasa (15/11/2016) lalu.

Kompas TV Ketua MUI: Presiden Tak Akan Intervensi Kasus Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com