Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ledakan di Samarinda, Ketua Komisi I Pertanyakan Sistem Kerja BIN

Kompas.com - 14/11/2016, 06:39 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mempertanyakan sistem kerja yang dimiliki dan dijalankan Badan Intelijen Nasional (BIN).

Hal tersebut diutarakannya menyusul adanya pelemparan bom molotov di depan Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (13/11/2016) pagi.

Menurut Kharis, jika BIN memiliki sistem yang terstruktur dan kuat, pelemparan bom molotov tersebut akan dapat diantisipasi lebih awal sehingga tidak memakan korban.

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah ini berharap BIN dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat, sekaligus melakukan evaluasi internalnya.

"Saya harap setelah Pak Budi Gunawan selesai melakukan evaluasi dan pembenahan ke depan, agar permasalahan ini dapat diantisipasi lebih dini," kata Kharis melalui keterangan tertulis, Minggu.

Ia pun berencana memanggil BIN dalam rapat deengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR untuk menelusuri lebih lanjut terkait hal tersebut.

"Kami akan memanggil BIN untuk melakukan koordinasi terkait dengan adanya aksi bom. Ini mengapa bisa sampai terjadi," ujarnya.

Selain itu, Kharis juga meminta agar kepolisian segera melakukan penindakan hukum yang tegas, cepat dan lugas kepada pelaku pengeboman.

"Pengeboman gereja dan tempat ibadah mana pun sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan bernegara apalagi dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa," tutur politisi PKS itu.

Ledakan yang berasal dari aksi pelemparan molotov terjadi pada Minggu sekitar pukul 10.00 Wita. Sedikitnya empat orang yang merupakan anak-anak dan balita, terluka akibat ledakan itu.

(Baca: Empat Anak Balita Terluka akibat Pelemparan Bom Molotov di Samarinda)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Pol Agus Rianto mengungkapkan, pelaku pelemparan bom molotov di Gereja Oikumene, Sengkotek, Samarinda, Minggu (13/11/2016), pernah dipenjara dalam kasus terorisme.

(Baca: Pelempar Molotov di Gereja Samarinda Mantan Narapidana Kasus Terorisme)

Pelaku bernama Joh alias Jo bin Muhammad Aceng Kurnia (32). Joh yang merupakan warga Jalan Cipto Mangunkusumo, RT 4, Kelurahan Sengkotek, Samarinda Seberang, kini masih diperiksa di Mapolres Samarinda.

(Baca juga: Ini Penjelasan Polri soal Ledakan di Depan Gereja Oikumene Samarinda)

Kompas TV Jokowi: Usut Tuntas Kasus Ledakan di Samarinda
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com