Polri Sebut Masih Banyak Anggota Interpol yang Enggan Berbagi Data Terorisme

KUTA, KOMPAS.com - Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Naufal M Yahya mengatakan, tak semua negara anggota Interpol serius memerangi terorisme.

Ia menyebut, ada juga negara-negara yang enggan berbagi data terkait gerakan terorisme di negaranya.

"Masih cukup banyak (yang tidak mau berbagi informasi), saya tidak tahu persis jumlahnya," ujar Naufal saat ditemui di Kuta, Bali, Jumat (11/11/2016).

Naufal menyebut, negara-negara tersebut merasa diuntungkan dengan kegiatan radikal itu.

(baca: Dalam Sidang Interpol, RI Kritik Singapura yang Kerap Abaikan "Red Notice")

Namun, ia enggan menyebut negara apa saja. Ia meyakini bahwa di negara manapun, kelompok terorisme sangat merugikan.

"Tapi seperti yang tadi, yang dapat keuntungan dia akan diam. Abstain," kata Naufal.

Meski begitu, sebagian besar negara peserta Interpol sepakat dengan adanya sistem Foreign Terrorism Fighter.

(baca: Menteri Susi: Interpol Harus Punya Peran Penting Perangi "Illegal Fishing")

Mereka akan memberikan data yang dibutuhkan terkait gerakan radikal sehingga mempermudah pemberantasan terorisme.

"Mereka menyatukan database, kemudian masalah penindakan dan pencegahan itu dilakukan di masing-masing negara," kata Naufal.

Sidang umum Interpol digelar mulai Senin (7/11/2016) hingga Kamis (10/11/2016). Pada hari terakhir sidang, dilakukan pemilihan presiden baru menggantikan Balestrazzi.

(baca: Wakil Menteri Keamanan China Terpilih Jadi Presiden Interpol)

Akhirnya terpilih Meng Hongwei, Wakil Menteri Keamanan China, sebagai Presiden Interpol 2016-2020. Kebetulan, sidang umum Interpol 2017 digelar di China.

Dalam sidang ini, setidaknya ada tiga poin besar yang dibahas. Pertama, soal pemberantasan terorisme.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menjadi pembicara utama dalam pembahasan tersebut.

Kedua, soal kejahatan terorganisir yang meliputi human trafficking, korupsi, dan pencucian uang. Serta terakhir soal cyber crime yang menjadi salah satu masalah utama dalam kejahatan transnasional.