Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Aktor Politik 4 November Akan Diungkap dan Diproses Hukum

Kompas.com - 08/11/2016, 10:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) malam, akan diungkap. Aktor tersebut juga akan diusut melalui mekanisme hukum.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo usai memberikan pengarahan kepada bintara dan perwira Polri di Aula PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2016) pagi.

Awalnya, wartawan bertanya apakah Presiden akan mengungkap siapa aktor politik yang mendalangi aksi rusuh pada Jumat malam.

(baca: Lanjutkan Konsolidasi, Jokowi Kunjungi Kantor PP Muhammadiyah)

Selain itu, wartawan juga bertanya apakah aktor politik itu akan diusut melalui mekanisme hukum.

Jokowi lalu menjawab, "Dua-duanya. Kalau nanti Polri sudah menemukan bukti-buktinya".

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama mengatakan, informasi soal adanya aktor politik yang menunggangi aksi 4 November cukup kuat. Pihaknya akan berhati-hati dalam mengusutnya.

"Sebab itu memerlukan pembuktian. Kalau nanti ada bukti dan ada pelanggaran hukum, akan kami tegakkan. Prinsipnya itu," ujar Tito.

(baca: Siapa Aktor Politik di Balik Ricuh Unjuk Rasa 4 November? Ini Jawaban Jokowi)

Saat ini, penyidik masih menyelidiki dan mendalami informasi tersebut.

Jokowi sebelumnya mengapresiasi unjuk rasa yang berlangsung damai hingga batas akhir penyelenggaraan aksi, Jumat petang.

"Terima kasih kami sampaikan kepada para ulama, kiai, habib, ustad, ang telah memimpun umatnya yang menyejukkan sehingga sampai Maghrib berjalan dengan merdeka, damai," lanjut dia.

Akan tetapi, Jokowi menyesalkan kejadian yang terjadi setelah itu.

"Kita menyesalkan kejadian ba'da Isya yang harusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh. Dan ini sudah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Jokowi dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11/2016) pukul 00.10 WIB.

(baca: Demokrat: Berbahaya jika Jokowi Tak Klarifikasi Siapa Aktor Politik yang Dimaksud)

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com