Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Persoalan Defisit BPJS Kesehatan Segera Diselesaikan

Kompas.com - 31/10/2016, 16:14 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, persoalan defisit anggaran yang terjadi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus segera diselesaikan.

Perlu sejumlah terobosan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Andi Zainal Abidin Dulung, seusai bertemu Kalla di Kantor Wapres, Senin (31/10/2016).

Menurut Andi, ada dua formulasi untuk mengatasi defisit anggaran BPJS Kesehatan.

“Ini yang sedang kami cari langkah-langkahnya,” kata dia.

Opsi pertama, yaitu dengan berbagi tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Saat ini, ada dana kapitasi yang disalurkan pemerintah ke puskesmas.

Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

(Baca: Ada Sanksi Administratif Bagi Warga yang Tidak Ikut BPJS Kesehatan)

“Nah ini apakah ini yang mau direstrukturisasi atau ada anggaran tertentu yang sudah disiapkan oleh pemda. Kalau kurang, dia nambah misalnya. Karena masih banyak pemda yang belum mengintegrasikan dia punya sistem,” ujarnya.

Opsi kedua, dengan mendorong tingkat keikutsertaan masyarakat dalam program BPJS Kesehatan.

Saat ini, kebanyakan peserta BPJS Kesehatan adalah orang yang sedang atau pernah sakit. Sementara, mereka yang masih sehat kurang berminat mengikuti program tersebut.

Dengan bergabungnya orang sehat ke dalam program itu, diharapkan iuran yang mereka berikan dapat menjadi subsidi silang bagi mereka yang sakit dan kurang mampu.

“Tentunya ini perlu public campaign. Harus mengkampanyekan supaya yang masuk itu justru bukan hanya orang sakit, karena ini kan gotong royong itu ya,” kata Andi.

Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menyebutkan, defisit anggaran BPJS pada 2015 mencapai Rp 10 triliun.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com