Harga BBM di Papua Selangit, Jokowi "Sentil" Dirut Pertamina

JAYAPURA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai, ada ketidakadilan bagi masyarakat Papua terkait harga bahan bakar minyak. Sebab, di sejumlah daerah terpencil di Papua bisa mencapai Rp 100.000 per liter.

Padahal, di daerah lain harga BBM jenis premium tidak mencapai Rp 7.000 per liter.

"Ada ketidakadilan di sini. Tidak bisa seperti itu. Kalau di barat dan tengah, di sini harusnya sama harganya," kata Jokowi saat memberi sambutan dalam peresmian enam proyek listrik di Jayapura, Senin (17/10/2016).

Jokowi mengaku sudah berkomunikasi dengan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto terkait masalah BBM ini.

(baca: Jokowi Instruksikan Semua Kecamatan di Papua Terang Benderang pada 2019)

Namun, Dwi mengakui bahwa cukup sulit untuk membuat harga BBM di sejumlah daerah menjadi murah.

"Dirut Pertamina menyampaikan ke saya kalau harga Rp 7.000 ruginya banyak. Tapi ini bukan urusan untung dan rugi," ucap Jokowi disambut tepuk tangan riuh warga.

"Sudah saya perintahkan ke Bu Menteri carikan jalan keluar. Yang paling penting harganya kurang lebih sama dengan yang di Jawa," tambah Jokowi.

(baca: Jokowi: Enggak Apa-apa Kurus Kayak Saya, yang Penting Sehat)

Lalu, lanjut Jokowi, Dirut Pertamina sempat meminta sokongan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, Jokowi menolaknya.

"Enggak lah itu urusan Pertamina. Karena yang di barat untung yang disini kan rugi, kalau disubsidikan juga kan masih untung. Yang paling penting harganya harus sama," ucap Presiden.

Jokowi meyakini dengan harga BBM yang stabil, maka pertumbuhan ekonomi di Papua akan semakin berkembang pesat.