JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, semestinya proses pergantian pimpinan DPR tidak terlalu politis. Sebab, DPD tidak mewakili partai politik, melainkan mewakili daerah.
Hal itu disampaikan Fahri selaku perwakilan pimpinan DPR yang hadir dalam rapat bersama Tim 10 DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016).
Tim 10 merupakan tim yang dibentuk DPD untuk mengkaji kasus mantan ketua DPD Irman Gusman yang tersangkut kasus korupsi kuota impor gula.
"DPD ini bukan lembaga perwakilan politik seperti DPR yang membawa nama partai politik. Janganlah proses pergantian pimpinannya terlalu politis, karena DPD kan seharusnya mewakili kearifan daerah," ujar Fahri.
Fahri berharap proses pergantian ketua DPD tidak banyak menyita waktu kerja lembaga perwakilan daerah tersebut. Ia menyarankan agar proses pergantian ketua DPD berlangsung cepat dan tanpa kericuhan.
DPD, menurut Fahri, memiliki tugas mendesak untuk mengembalikan marwah lembaga dan segera bekerja kembali untuk menyuarakan kepentingan daerah.
"Saya harap bisa segera terjadi pergantian posisi ketua DPD tanpa ada kericuhan dan segera kembali bekerja untuk rakyat di daerah," ujar Fahri.
Irman Gusman telah resmi diberhentikan sebagai Ketua DPD RI melalui sidang paripurna luar biasa DPD yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu sore.
Irman sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap oleh KPK.
Selanjutnya, DPD akan menggelar rapat panitia musyawarah yang mengagendakan sidang paripurna pergantian Irman.
Sesuai ketentuan tata tertib DPD, sidang tersebut maksimal dilangsungkan tiga hari setelah pemberhentian.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
