Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agus Hermanto Tegaskan Setya Novanto Tak Bisa Jadi Ketua DPR Lagi

Kompas.com - 29/09/2016, 11:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan, Setya Novanto tak bisa lagi menjadi Ketua DPR RI meski nama baiknya telah dipulihkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

Alasannya, Novanto sendiri yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR saat proses perkara 'Papa minta saham' diproses MKD pada 2015 lalu.

"DPR melalui MKD kan tidak ada putusan apa-apa waktu itu," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2016).

Jika Novanto ingin kembali menjadi Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin, lanjut Agus, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Partai Golkar.

(Baca: Ridwan Bae Minta Setya Novanto Kembali Jadi Ketua DPR)

Partai Golkar bisa melakukan pergantian sesuai kewenangan yang berlaku.

Sejauh ini, lanjut Agus, Pimpinan DPR belum menerima surat dari MKD terkait pemulihan nama baik Novanto.

Namun, Agus menilai, surat tidak bisa dibawa ke Paripurna DPR RI.

Menurut dia, pemulihan nama baik cukup diumumkan MKD melalui media massa.

"Dia mengundurkan diri, bukan dipecat, enggak bisa DPR rehabilitasi," kata dia.

Ia juga menilai, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pihak pelapor seharusnya mengajukan permintaan maaf di media massa untuk merehabilitasi nama Novanto.

(Baca: MKD Pulihkan Nama Baik Setya Novanto di Kasus "Papa Minta Saham")

Pengajuan pemulihan nama baik Novanto ke MKD diajukan oleh sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar.

Mereka ingin nama baik ketua umumnya dipulihkan setelah memenangi gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Namun, Anggota Fraksi Golkar Ridwan mengaku belum puas. Ia ingin agar Novanto dikembalikan posisinya sebagai Ketua DPR.

"Sebagai wujud pemulihan nama baik Pak Setya Novanto, maka MKD wajib meminta kepada partai Golkar agar Pak Setya Novanto kembali disusulkan Partai Golkar untuk menjadi Ketua DPR RI," kata Ridwan Bae saat dihubungi, Kamis (29/9/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com