Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Minta Pembayaran Tebusan Sandera Abu Sayyaf Tak Perlu Jadi Polemik

Kompas.com - 19/09/2016, 19:13 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta semua pihak tidak perlu berpolemik soal pembebasan tiga sandera WNI yang ditahan Kelompok Abu Sayyaf. 

Menurut Wiranto, yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah keberhasilan Filipina dalam membebaskan tiga sandera dan memulangkannya ke Tanah Air.

Wiranto menanggapi isu para pelaut itu dibebaskan setelah kelompok penyandera menerima uang tebusan. 

 

"Ya tidak usah dipertanyakan (soal pembayaran tebusan). Yang penting sekarang kan bebas. Tidak usah dipertanyakan dan diperdebatkan," ujar Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2016).

Wiranto menjelaskan, berbagai cara telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk membebaskan ketiga sandera asal Nusa Tenggara Timur tersebut.

Pertemuan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Presiden Joko Widodo dua pekan lalu, kata Wiranto, telah melahirkan kesepakatan untuk menuntaskan masalah sandera secara bersama-sama.

Dari pertemuan tersebut kedua Kepala Negara berencana melakukan peningkatan operasi intelijen dan operasi militer bersama di darat.

"Berbagai cara telah kami tempuh jadi setelah pertemuan kedua kepala negara kemarin ada policy kedua negara yang telah sepakat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah itu, maka banyak jalan ditempuh. Masih terus ditempuh dan diperkuat," kata Wiranto.

Namun menurut Wiranto hal terpenting yang dilakukan saat ini adalah mengantisipasi peristiwa penyanderaan kembali terjadi.

Wiranto menuturkan hal mendesak yang menjadi prioritas pemerintah saat ini yakni memastikan rencana patroli maritim bersama Indonesia dan Filipina berjalan dengan baik.

Dia mengatakan Indonesia tidak boleh terus menerus menjadi sumber uang bagi kelompok penyandera yang meminta tebusan dengan menyandera awak kapal.

"Yang bisa dilaksanakan segera adalah memastikan bahwa operasi keamanan maritim bersama dilakukan. Sehingga kita bisa mencegah lagi penculikan berikutnya karena memang penculik itu mencari uang. Negara yang berdaulat tidak bisa menjadi 'ATM', oleh karena itu sikap pemerintah Indonesia tidak mau kompromi dengan perompak," pungkasnya.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebelumnya mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan uang sepeser pun dalam membebaskan sandera di Filipina.

(Baca: Menhan: Pemerintah Tidak Keluarkan Sepeser Pun untuk Bebaskan Sandera)

Ketiga sandera yang berhasil dibebaskan, menurut Ryamizard, atas keberhasilan tentara Filipina dan Front Nasional Pembebasan Moro.

Halaman:


Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com