Kata "Nawacita" Hilang dari RAPBN, Misbakhun Protes Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengaku khawatir dengan hilangnya kata "Nawacita" di RAPBN 2017.

Menurut Misbakhun, sejak Menteri Keuangan dijabat Sri Mulyani Indrawati, kata tersebut tak tampak di pembukaan RAPBN. 

Misbakhun mengatakan, dirinya sudah terlibat dalam tiga kali pembahasan APBN selama pemerintahan Jokowi, yakni APBN Perubahan 2015, APBN 2016, dan yang terakhir RAPBN 2017.

Namun, baru kali ini Misbakhun merasa bingung karena dalam buku RAPBN 2017 justru tak ada kata-kata "Nawacita".

“Saya bawa nota keuangan sejak tahun awal. Di nota keuangan saat ini saya bingung. Dulu selalu ada kata-kata Nawacita di halaman pertama,” kata Misbakhun di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Ia menegaskan, Joko Widodo menjadi presiden karena rakyat menginginkan realisasi Nawacita.

Karenanya, realisasi Nawacita itu mestinya juga sudah tercermin dalam APBN. Misbakhun mengingatkan Menkeu Sri Mulyani agar benar-benar konsisten berada di jalur Nawacita sesuai keinginan Jokowi.

“Kita memilih Jokowi karena Nawacita, cita-citanya. Diyakini cita-cita itu sesuai dengan keinginan rakyat,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Selain persoalan ketiadaan kata "Nawacita", Misbakhun juga meminta Sri Mulyani tak asal mengoreksi asumsi pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan Jokowi.

Menurut Misbakhun, Sri Mulyani berencana merevisi asumsi pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2017 harus menjadi 5,2 atas dasar profesional judgement dan kondisi terkini.

Padahal, Presiden Jokowi dalam pidatonya di hadapan MPR, DPR, dan DPD pada 16 Agustus lalu menyatakan asumsinya adalah 5,3 persen.

"Ini akan menyebabkan kebingungan kita, siapa mengoreksi siapa?" ucap Misbakhun.

Misbakhun menegaskan bahwa Pidato Presiden Jokowi pada 16 Agustus lalu adalah pidato politik dan berada di ruang politik.

Sehingga pasti sudah mempertimbangkan banyak penilaian dari berbagai pihak. Terbukti, kata Misbakhun, walau Sri Mulyani memproyeksikan ekonomi lesu, namun Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo justru lebih optimistis dibanding sang menteri.

"Saya sendiri memilih bahwa yang resmi adalah yang disampaikan Presiden di Nota Keuangan," ujarnya.