Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekolah Parlemen Dinilai Lebih Cocok untuk Masyarakat agar Tahu Peran DPR

Kompas.com - 28/08/2016, 17:16 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam menilai rencana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin untuk membuat sekolah parlemen tidaklah tepat.

Menurut Roy, sekolah parlemen seharusnya diberikan untuk masyarakat.

"Sehingga masyarakat tahu, apa sih peran anggota DPR. Karena anggota DPR nanti akan berganti," kata Roy di kantor Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Jakarta, Minggu (28/8/2016).

Menurut Roy, tantangan DPR dewasa ini adalah membuat masyarakat peduli terhadap parlemen. Ia menilai, selama ini masyarakat memilih anggota DPR tidak berdasarkan pemahaman pada fungsi dan tugas DPR.

"Sekolah Parlemen untuk masyarakat itu tidak melanggar peran dan kewenangan DPR. Salah satu tugas DPR adalah mendidik masyarakat untuk paham apa itu DPR," ucap Roy.

Roy menuturkan, adanya kekeliruan calon legislatif saat berkampanye mengumpulkan suara saat pemilu. Calon legislatif seringkali memberikan janji pembangunan kepada masyarakat.

"Terlihat kampanye 2014 lalu anggota DPR berjanji seolah mereka eksekutif, bangun A, B, C. Yang harus diberikan, pengetahuan kepada pemilih adalah tentang fungsi parlemen," kata Roy.

"(Rakyat berpikir), saya memilih anggota DPR, karena ingin agar DPR itu mewakili mereka menyampaikan aspirasinya," ujar Roy.

Ketua DPR Ade Komarudin sebelumnya mengatakan, gagasan tersebut dicetuskan sebagai upaya peningkatan kualitas anggota dewan.

Selain itu, sekolah parlemen diharapkan bisa membuat standar kualitas legislator meningkat. (Baca: DPR Ingin Bentuk Sekolah Parlemen)

"Tujuan kami peningkatan kualitas para legislator, anggota dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN dan fungsi pengawasannya," ujar Ade.

Sekolah yang ditargetkan dapat direalisasikan tahun ini tersebut rencananya diikuti semua Anggota DPR RI dan anggota DPRD di seluruh Indonesia. Lebih jauh Ade berharap, ke depannya semua partai politik juga bisa ikut terlibat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com