Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi I DPR: TNI Harus Tindak Tentara yang Lakukan Kekerasan di Medan

Kompas.com - 18/08/2016, 17:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais menegaskan bahwa TNI harus memberikan tindakan tegas kepada personelnya yang melakukan kekerasan kepada masyarakat dan wartawan.

"TNI harus melakukan investigasi dan memberi tindakan kepada oknum tersebut," kata Hanafi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016), seperti dikutip Antara.

Hal itu dikatakannya menanggapi kekerasan yang dilakukan prajurit TNI Angkatan Udara (AU) terhadap masyarakat dan wartawan saat unjuk rasa warga di Sarirejo, Medan, Sumatera Utara, Senin (15/8/2016).

Hanafi mengatakan, meskipun penyelesaian kasus tersebut dilakukan di Peradilan Militer, namun hukumannya harus setimpal ketika diselesaikan di pengadilan biasa.

(baca: Kronologi Kekerasan Oknum TNI AU terhadap Wartawan dan Warga di Medan)

Hal itu, menurut dia, karena tindakan tersebut bukan perintah lembaga, namun di lapangan ada oknum di luar kendali melakukan tindakan kekerasan.

"Masalah hukum harus segera diselesaikan, termasuk penundaan kenaikan pangkat atau pemecatan sebagai sanksi yang diberikan," ujarnya.

Dia mengatakan, tindakan tegas perlu dilakukan agar marwah TNI di mata masyarakat sebagai lembaga yang paling dipercaya bisa tetap terjaga.

Pasalnya, selama ini berbagai survei menyebutkan bahwa TNI sebagai satu-satunya lembaga yang paling dipercaya.

"TNI ini dalam menjalankan tugasnya walaupun tupoksinya adalah militer, agar bagus maka lebih mengedepankan pendekatan humanis daripada kekerasan," ucapnya.

Politikus PAN itu menilai, banyak sekali pendekatan humanis yang dapat dipakai TNI untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Jangan sampai tindakan kekerasan yang dilakukan personel TNI terulang kembali yang akhirnya akan merugikan institusi.

"Di Jakarta (TNI) terlibat penggusuran lalu di Medan kekerasan terhadap wartawan lalu kalau di tempat lain terulang maka kasian institusi TNI," ujarnya.

Sebelumnya terjadi bentrokan antara warga Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan dengan personel TNI Angkatan Udara pada Senin (15/8).

Peristiwa itu mengakibatkan sembilan warga dirawat di rumah sakit dan dua jurnalis yang sedang meliput juga ikut menjadi korban.

(baca: Warga Medan Bentrok dengan TNI AU, 11 Orang Terluka Termasuk Jurnalis)

Peristiwa berawal saat warga memblokade Jalan SMA Negeri 2 Medan dan persimpangan Komplek CBD Polonia Medan. Penghalangan jalan ini dilakukan karena TNI AU dinilai warga mematok sebidang tanah milik warga di Jalan Pipa Medan.

Kompas TV Sengketa Tanah, Warga & TNI Ricuh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com