Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Sebut Demokrat DKI Gabung Koalisi Kekeluargaan Tanpa Sepengetahuan SBY

Kompas.com - 11/08/2016, 11:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul memastikan keikutsertaan Demokrat dalam Koalisi Kekeluargaan bukan atas instruksi ataupun restu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Ruhut menilai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat DKI Jakarta-lah yang mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Koalisi Kekeluargaan itu.

"Kalau ditanya apa SBY sudah tahu, ya belum dong. Aneh ini, apa koalisi, siapa yang dicalonkan juga belum jelas," kata Ruhut saat dihubungi, Kamis (11/8/2016).

Ruhut mengatakan, hingga kini Majelis Tinggi DPP Demokrat yang dipimpin SBY bahkan belum mengambil keputusan apa pun terkait Pilkada DKI Jakarta, termasuk membentuk koalisi.

"Beberapa daerah ada yang sudah ada keputusan, seperti Banten, tetapi DKI belum dong," kata dia.

Ruhut pun menilai Koalisi Kekeluargaan yang dibentuk oleh tujuh partai di DKI ini hanyalah upaya untuk melawan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Apa pun keputusan yang nantinya diambil oleh koalisi ini, lanjut Ruhut, keputusan akhir sepenuhnya tetap ada di tangan SBY.

"Ke mana Demokrat menjatuhkan dukungan tetap di tangan Ketum. Itu amanat UU sama semua parpol begitu. Parpol itu hanya di tingkat pusat. Tingkat I dan II hanya kepanjangan tangan," kata anggota Komisi III DPR ini.

Selain Demokrat, enam partai lain yang ada dalam Koalisi Kekeluargaan ialah PDI-P, Gerindra, PPP, PKS, PKB, dan PAN.

Sama halnya dengan Demokrat, keputusan enam parpol lain untuk membentuk koalisi baru diambil di tingkat DPW.

(Baca juga: Megawati Tak Pernah Instruksikan PDI-P Gabung Koalisi Kekeluargaan)

Adapun tiga parpol lainnya, yakni Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura, sudah sepakat untuk mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Kompas TV 7 Parpol Berkoalisi untuk Lawan Koalisi Ahok?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com