Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Belum Ada Instruksi Risma ke Jakarta

Kompas.com - 04/08/2016, 13:43 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, belum ada instruksi dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait penunjukan Tri Rismaharini untuk maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Hal tersebut diungkapkannya terkait permintaan maaf Risma kepada seluruh warga Surabaya saat menghadiri peluncuran Kampung KB di RW XII Sidotopo Jaya, Semampir, Kamis (4/8/2016) pagi.

Belakangan, diketahui bahwa permintaan maaf tersebut tak terkait Pilgub DKI.

"Belum (ada instruksi). Saya juga enggak tahu minta maaf karena apa," kata Hasto saat dihubungi, Kamis (4/8/2016).

(Baca: Sebut Ini Hari Terakhir, Risma Minta Maaf kepada Warga Surabaya)

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDI-P DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pihaknya telah menyerahkan nama-nama hasil seleksi Pilgub DKI PDI-P.

Ia menolak berkomentar soal spekulasi di publik tentang pencalonan Risma. Keputusan, kata Gembong, berada di tingkat DPP.

"Sampai sekarang belum ada keputusan. Kalau DPD tinggal menunggu keputusan DPP," tutur Gembong.

(Baca: Soal Permintaan Maaf Risma kepada Warga, Ini Penjelasan Pemkot Surabaya)

Pelaksana Tugas Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Bambang DH mengatakan, sebanyak 34 orang mendaftar dalam penjaringan calon gubernur yang digelar PDI-P. Dari 34 orang tersebut, sebanyak 27 orang mengikuti proses seleksi.

Selanjutnya, jumlah tersebut dikerucutkan menjadi enam nama kandidat. Namun, hingga saat ini, PDI-P belum membeberkan enam nama tersebut atau satu nama yang dipilih untuk didorong maju ke Pilgub DKI Jakarta.

Kompas TV Warga Surabaya Dukung Risma Maju Pilgub DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com