Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Jadikan Risma Pilihan Pertama untuk Diusung dalam Pilkada DKI

Kompas.com - 04/08/2016, 11:59 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai politik untuk menjajaki kemungkinan berkoalisi dan mengusung calon gubernur DKI Jakarta yang dapat mengimbangi petahana, yaitu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, hingga Rabu (3/8/2016) malam, pembicaraan telah mengerucut pada beberapa nama, seperti Tri Rismaharini, Budi Waseso, Djarot Saiful Hidayat, dan Sandiaga Uno.

Namun, nama Risma paling berpotensial untuk didukung PPP.

"PPP memang menjadikan Risma sebagai pilihan pertama, dari pengalaman dan track record-nya di bidang pemerintahan daerah," ujar Arsul melalui pesan singkat, Kamis (4/8/2016).

Arsul menambahkan, komunikasi PPP dan PDI-P langsung dijalin oleh Ketum PPP Romahurmuziy dan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun, PPP tetap menghormati mekanisme internal PDI-P dalam mengusung cagub.

PDI-P masih mengkaji beberapa nama sebelum mengambil keputusan.

"Ketika Bu Mega menyampaikan kepada kami agar tidak usah terburu-buru, PPP ya mesti ikut bersabar dengan tetap membuka pula komunikasi dengan partai-partai lain," kata anggota Komisi III DPR itu.

Partai Gerindra sebelumnya resmi menunjuk Sandiaga Uno setelah ada keputusan langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Keputusan tersebut diambil dalam Rakornas Partai Gerindra di Hambalang, Bogor.

Sandiaga menyingkirkan dua kandidat lain yang diseleksi Partai Gerindra, yaitu Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Sementara itu, Ahok resmi menyatakan akan maju ke Pilgub DKI 2017 lewat jalur partai politik bersama tiga parpol pengusungnya, yaitu Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Golkar.

Hingga Senin (1/8/2016) lalu, deklarasi dukungan terhadap Risma sudah digelar sebanyak 16 kali.

Menurut Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Risma memiliki sentuhan politik dalam wajah kerakyatan.

Risma dianggapnya mampu mengintegrasikan antara harapan wong cilik dengan kebijakan-kebijakannya yang berbasis perkembangan teknologi informasi modern.

Prestasi dan kapabilitas kepemimpinan Risma dianggap sudah terbukti. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com