Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I Desak Realisasi Patroli Bersama di Perairan Perbatasan

Kompas.com - 01/08/2016, 17:24 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Charles Honoris berharap pemerintah segera merealisasikan kesepakatan patroli bersama dengan Malaysia dan Filipina.

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, hingga kini kesepakatan belum bisa diimplementasikan karena persoalan teknis.

"Kami harap segera direalisasikan agar daerah titik rawan itu bisa aman dan tidak terjadi lagi penyanderaan serta penculikan di Asia Tenggara," kata Charles di Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/7/2016).

(Baca: Minta Perkembangan Informasi, Keluarga Korban Penyanderaan Datangi Kemenlu)

Charles mengatakan Parlemen RI akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk menekan pemerintah Filipina melaksanakan komitmennya yang telah meratifikasi International Convention against the Takings of Hostages.

"Konvensi itu sudah ditandatangani 20 tahun lalu, sedangkan penyanderaan sering terjadi beberapa tahun terakhir. Kami mendorong Filipina juga merealisasikan komitmen mereka dalam konvensi tersebut," ucap Charles.

Charles meyakini keyakinan penuh terhadap pemerintah melalui Crisis Center di bawah koordinasi Menko Polhukam dalam upaya membebaskan ABK dengan selamat.

"Kami apresiasi juga kepada pihak perusahaan yang sampai saat ini masih suportif kepada keluarga," ujar Charles.

Keluarga korban penyanderaan Kapal tugboat Charles 001 mendatangi Kementerian Luar Negeri, Senin (1/8/2016). Mereka meminta informasi kepada pemerintah soal upaya pembebasan sandera. Untuk diketahui, anak buah kapal tugboat Charles 001 disandera oleh Kelompok bersenjata Abu Sayyaf pada 21 Juni 2016 di perairan Filipina.

(Baca: Pemerintah Tak Boleh Abaikan Psikologis Keluarga Korban Panyanderaan)

Kedatangan mereka ke Kemenlu adalah berawal dari keinginan salah satu keluarga, Dian Megawati Ahmad. Dian adalah istri dari ABK bernama Ismail. Turut mendampingi mereka yakni Anggota Komisi I Charles Honoris dan Irine Yusiana Riba Putri.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal menghadirkan WNI yang pernah pernah disandera oleh Abu Sayyaf sebelumnya. WNI itu menjelaskan situasi di Filipina kepada Dian.

Kompas TV Keluarga Sandera Abu Sayyaf Minta Kejelasan Pemerintah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com