Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi Kedubes Filipina, Pengunjuk Rasa Desak Pembebasan WNI

Kompas.com - 01/08/2016, 12:03 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) menggelar aksi di depan kantor Kedutaan Besar Filipina, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016) sekitar pukul 10.00 WIB.

Ketua Koordinator AMPB, Suwitno, mengatakan, aksi ini mendesak pemerintah Filipina untuk aktif membebaskan para Warga Negara Indonesia yang saat ini masih disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Bagaimana pun pemerintah Filipina harus bertanggung jawab menangkap Abu Sayyaf, di mana berada warga kami (Indonesia), karena terjadinya di negara Filipina. Filipina juga harus tahu keselamatan warga negara lain," ujar Suwitno, Senin.

Ia berharap, pemerintah Filipina mau mendengar aspirasi yang disampaikan ini.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) menggelar aksi di depan kantor Kedutaan Besar Filipina, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016). Aksi ini mendesak pemerintah Filipina untuk aktif membebaskan para warga negara Indonesia yang saat ini masih disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.
(Baca: Pembebasan Sandera, TNI Tunggu Kesepakatan dengan Filipina dan Malaysia)

"Diwakili oleh siapa pun yang penting kami menghadap, menyampaikan pernyataan sikap kami," kata dia.

Sejumlah tuntutan juga turut disuarakan oleh AMPB. Pertama, pemerintah Filipina diminta aktif berupatmya membebaskan sandera WNI dari perompak di Filipina.

Kedua, pemerintah Filipina harus menindak tegas kelompok yang mengaku Abu Sayyaf. Ketiga, pemerintah Filipina harus menjamin dan melindungi WNI yang melintasi zona perairan Filipina.

Keempat, umat islam menyatakan bahwa penyanderaan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf bukan ajaran Islam. Kelima, AMPB menolak semua pihak yang mengatasnamakan Islam yang melakukan kejahatan, penculikan, dan teror terjadap seluruh manusia.

(Baca: Alasan Pemerintah Kesampingkan Operasi Militer untuk Bebaskan Sandera di Filipina)

Keenam, AMPB menuntut tidak pernah ada lagi penculikan dan penyanderaan terhadap WNI. Ketujuh, pemerintah harus segera bebaskan sandera WNI oleh kelompok Abu Sayyaf

Aksi tersebut tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 10.55 WIB, pemerintah Filipina menerima surat pernyataan yang disampaikan oleh pihak AMPB. Usai diterima, para anggota AMPB berangsur meninggalkan kantor kedubes Filipina.

Sebelumnya, tujuh anak buah kapal (ABK) WNI disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu, Filipina Selatan. Penyanderaan itu terjadi pada Senin (20/6/2016). Selain membajak kapal, penyandera meminta tebusan sebesar Rp 60 miliar.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Direktur PWNI-BHI Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal, istri WNI tersandera Abu Sayyaf, Mega, Anggota Komisi I DPR RI Irene Yosiana dan Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris (kiri ke kanan) usai pertemuan di Kemenlu, Jakarta, Senin (1/8/2016). Pertemuan ini untuk membahas informasi mengenai perkembangan terakhir upaya pemerintah untuk membebaskan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.
(Baca: Uang Tebusan Tak Dibayar, Penyandera WNI Ancam Bunuh Kru Kapal Charles)

Setelah penyanderaan tersebut, tiga WNI kembali disandera ketika melewati perairan kawasan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu Sabah, Negara Bagian Malaysia. Mereka adalah ABK pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Lim berbendera Malaysia.

Dengan demikian, tercatat ada 10 WNI yang saat ini masih disandera. Penyanderaan terhadap tiga WNI pada 9 Juli lalu merupakan penyaderaan yang keempat kali terjadi.

Sebelumnya, 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera kelompok Abu Sayyaf dan dibebaskan pada awal Mei 2016. Selain itu, empat ABK kapal tunda Henry juga disandera kelompok yang sama. Keempatnya dibebaskan pada pertengahan Mei 2016.

Kompas TVWNI Disandera, Massa KSPI Demo Kedubes Filipina
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com