Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Beri Sinyal Setujui Kenaikan Ambang Batas Parlemen, tetapi...

Kompas.com - 22/07/2016, 19:25 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat belum menentukan sikap terkait ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Namun, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan tak menutup kemungkinan partainya menyetujui kenaikan ambang batas parlemen.

"Belum ada arahan dari fraksi, tapi saya yakin Demokrat ikut saja. Kan itu untuk kebaikan karena di era demokrasi semua harus dibicarakan bersama," kata Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Ia menambahkan, Demokrat bukan berarti menolak jika ada usulan partai politik lain untuk menaikkan ambang batas menjadi 7 persen. Menurut dia, hal tersebut harus disepakati bersama terlebih dulu.

(Baca: Golkar Ingin Ambang Batas Parlemen Naik hingga 10 Persen)

Dia mencontohkan pada DPR periode lalu Demokrat menginginkan ambang batas menjadi 5 persen. Namun, akhirnya disepakati di DPR 3,5 persen, karena ada partai politik lain yang menginginkan ambang batas rendah.

"Peningkatan threshold saya kira bagus karena bagaimana pun juga harus ada ambang batas, tapi bukan berarti menutup aspirasi rakyat untuk berpolitik," kata anggota Komisi I DPR itu.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menuturkan, partainya sejauh ini belum menentukan kemungkinan menaikkan ambang batas dalam pemilu baik pilpres maupun legislatif.

(Baca: Hidayat Nur Wahid: Ambang Batas Parlemen 7 Persen Tidak Rasional)

Namun, dia menyatakan, partainya siap membahas sedini mungkin hal ini untuk persiapan pemilu ke depan pemilu masih tiga tahun lagi.

Ibas, sapaan akrab Edhie, berharap pemerintah dan DPR segera menyiapkan payung hukum agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik dan demokratis.

“Kami sepakat bahwa sistem demokrasi adalah yang terbaik untuk mewujudkan kedaulatan dalam memilih dan dipilih secara langsung. Oleh karenanya, segala persiapan pemilu khususnya payung hukum harus segera dibahas bersama,” tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com