Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Yakin Wacana Kenaikan Ambang Batas Parlemen Tak Akan Jegal Parpol Baru

Kompas.com - 22/07/2016, 18:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi II DPR asal Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan, peningkatan ambang batas parlemen akan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Peningkatan ambang batas, kata Arif, akan mencegah munculnya parpol baru yang hanya ingin memanfaatkan momentum kontestasi pemilu untuk mencari keuntungan.

Ia menekankan, wacana soal ambang batas ini digulirkan bukan untuk meegal partai baru.

“Parpol itu dibiarkan tentu dengan satu semangat agar terlibat dalam satu proses politik dan demokrasi. Semangatnya untuk agar parpol itu tumbuh sepanjang masa,” kata Arif, saat dihubungi, Jumat (22/7/2016).

Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebelumnya digulirkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Paloh mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikkan dari 3,5 persen menjadi 7 persen.

Dengan peningkatan ambang batas, maka parpol akan berlomba-lomba untuk mencari kader terbaik yang akan dicalonkan saat pemilu legislatif.

Sebab, kader itu yang akan menggerakkan mesin politik partai guna mempertahankan eksistensi mereka dalam menghadapi pemilihan berikutnya.

“Karena itu, maka upaya membangun kelembagaan yang kuat itu menjadi sebuah keniscayaan,” ujar dia.

Arif menambahkan, DPR dan pemerintah sebelumnya juga telah berupaya untuk meningkatkan kualitas partai politik.

Salah satunya dengan memperketat verifikasi syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu.

Dalam sejumlah kasus, setelah pemilu, tidak sedikit pengurus parpol di daerah yang menghilang.

“Kenapa dulu misalnya syarat untuk jadi parpol diperketat, kalau tidak dibatalkan MK itu, setiap mau pemilu itu harus dipenuhi parpol,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati mendukung kenaikan ambang batas tersebut.

Namun, diperlukan kajian akademis sebelum wacana itu direalisasikan.

Anggota Komisi X itu menambahkan, jika memang ambang batas akan dinaikkan sebaiknya tidak terlalu jauh dari ambang batas saat ini yang berada di angka 3,5 persen.

“Mungkin 4 - 4,5 persen. Jadi tidak terlalu jauh,” kata Reni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com