Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diminta Tak Tertipu Dengan Tawaran Vaksin Murah

Kompas.com - 16/07/2016, 16:45 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya meminta masyarakat tidak tergiur jika ada oknum rumah sakit yang menawarkan imunisasi dengan harga lebih murah dari biasanya.

Menurut dia, bisa jadi vaksin yang lebih murah itu bukan barang yang asli. "Kita biasanya kalau ada barang murah, kita kejar. Seperti kasus vaksin ini, ujung-ujungnya palsu," ujar Agung dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (16/7/2016).

Begitupun dengan vaksin impor yang harganya lebih mahal dari produksi perusahaan lokal yang dibuat Bio Farma.

Agung mengatakan, kebanyakan orang menganggap produk luar negeri menjamin kualitas yang lebih baik. Namun, faktanya, vaksin-vaksin yang dipalsukan justru merupakan merk vaksin impor.

"Vaksin impor dengan harga berlipat malah dikejar untuk diberikan ke anak, itu harus waspada. Di situ celah mereka mencari keuntungan," kata Agung.

Karena itulah, Agung menganggap langkah yang harus dilakukan yakni memutus rantai produksi. Kemudian, botol-botol vaksin palsu yang kerap dimanfaatkan oknum pembuat vaksin palsu juga harus dimusnahkan.

"Terkait distribusi, bahwa ketentuan tentang distribusi vaksin sudah ada dan itu BPOM dan Kementerian Kesehatan yang akan mengelola," kata Agung.

Bareskrim menyita 22 sampel vaksin palsu dari para tersangka yang diamankan. Dari 22 jenis tersebut, baru 15 di antaranya yang diperiksa di laboratorium. Hasilnya, tujuh di antaranya dipaatikan merupakan vaksin palsu.

Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Soedjatmiko memastikan bahwa vaksin palsu yang beredar merupakan produk vaksin impor.

Sementara produk lokal buatan PT Bio Farma yang mendistribusikan vaksin ke rumah sakit pemerintah dan puskesmas dipastikan keasliannya.

Soedjatmiko mengatakan, vaksin produksi Bio Farma yang hingga saat ini tidak terbukti dipalsukan yaitu vaksin BCG, vaksin hepatitis B, vaksin polio, vaksin DT untuk anak di bawah usia tujuh tahun, dan vaksin TT untuk anak usia sekolah dan ibu hamil.

Ia pun memastikan vaksin palsu yang beredar saat ini tidak mengandung zat berbahaya yang berdampak negatif bagi kesehatan. Hanya saja anak tersebut tidak terlindungi dari penyakit sebagaimana mestinya.

Kompas TV Polisi Sita Aset 18 Tersangka Vaksin Palsu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com