Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Dampak Vaksin Palsu Menurut Kementerian Kesehatan

Kompas.com - 16/07/2016, 13:30 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan, dampak vaksin palsu terhadap anak yang terpapar akan berbeda-beda tergantung kandungan di dalamnya.

Namun, umumnya vaksin palsu tidak menimbulkan efek berbahaya bagi penggunanya.

"Dari hasil uji lab kita ketahui hasilnya bahwa vaksin ini tidak ada isinya. Ada yang isinya kosong, ada juga yang isinya vaksin yang sama, tetapi kadarnya lebih rendah," ujar Maura melalui sambungan telepon dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (16/7/2016).

Untuk vaksin yang isinya hanya berupa cairan biasa, tidak ada kekebalan bagi anak yang diberikan vaksin. Sementara itu, untuk isi vaksin yang kadarnya lebih rendah, kekebalan yang didapatkan tidak maksimal seperti vaksin asli.

"Oleh karena itu, satgas akan melihat hal ini case by case setiap anak yang terpapar vaksin. Akan diperiksa kesehatannya," kata Maura. "Jika diperlukan vaksin ulang, maka akan dilakukan," lanjut dia.

Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Soedjatmiko memastikan bahwa isi vaksin palsu tidak membahayakan. Isi vaksin hanya cairan infus dan antibiotik.

Dampak bagi anak yang terpapar vaksin palsu sama saja dengan tidak diberikan vaksin sama sekali. Sejauh ini, kata Soedjatmiko, diketahui vaksin palsu umumnya berisi cairan infus yang dicampur dengan antibiotik.

"Yang dimasukkan ke dalam vaksin sejauh ini bukan bahan yang berbahaya. Kalau isinya hanya cairan infus dan antibiotik yang membunuh kuman, dampaknya seperti tidak mendapat apa-apa, asal pembuatannya steril," kata Soedjatmiko.

Dia mengatakan, dengan vaksin asli pun biasanya setelah diberikan kepada anak muncul reaksi seperti kulit kemerahan dan bengkak. Orangtua diminta tidak panik dan langsung menganggap anak terpapar vaksin palsu.

"Kalau ada keluhan habis diimunisasi, bisa hubungi rumah sakitnya. Vaksin BCG asli pun bisa akan timbul reaksi benjolan, bisul, hingga keluar nanah, ini wajar. Tidak berbahaya," kata dia.

(Baca: Pemberian Vaksin Ulang Aman untuk Anak)

Kompas TV Kasus Vaksin Palsu, Polisi Bidik Sejumlah Orang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com