Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Imbau Masyarakat Hindari Pembagian Zakat Langsung secara Massal

Kompas.com - 01/07/2016, 19:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengimbau agar masyarakat menghindari pembagian zakat langsung secara massal. Sebab, Ma'ruf menilai hal itu berpotensi memunculkan aksi saling dorong yang berujung pada kericuhan.

Peristiwa tersebut bahkan tak jarang memakan korban karena sering kali anak kecil dan orang tua yang mengantre malah terinjak-injak.

"Kalau sudah begitu nanti jadinya malah tidak maslahat," ujar Ma'ruf dalam acara Tausiyah MUI menyambut datangnya hari raya Idul Fitri 1437 Hijriah di Kantor Pusat MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Jum'at (1/7/2016).

Ma'ruf menambahkan, zakat sebaiknya dilakukan melalui lembaga penyalur zakat. Tentunya lembaga penyalur zakat yang memang resmi dan telah diakui.

(Baca: Ambisius, Baznas Targetkan Penerimaan Zakat 2016 Rp 5 Triliun)

"Harapannya melalui lembaga penyalur zakat resmi, zakat yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran kepada mustahik (penerima zakat)," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf menuturkan, zakat yang dibayarkan pada bulan Ramadhan diharapkan dapat meningkatkan kepedulian umat Islam terhadap sesama, terutama pada kaum dhuafa yang membutuhkan bantuan.

"Tujuan puasa tercapai dengan terbentuknya pribadi yang soleh, yang peduli terhadap orang yang membutuhkan, jadi bukan hanya dapat lapar dan hausnya saja di siang hari," ucap Ma'ruf.

Kompas TV Ribuan Warga Antre untuk Dapatkan Zakat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com