Menhan Mendapatkan Informasi Posisi Terakhir 7 WNI yang Disandera

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, telah mendapatkan informasi terkait lokasi tujuh warga negara Indonesia yang disandera kelompok bersenjata Filipina.

Para WNI yang awalnya disandera di pegunungan utara Kepulauan Sulu, telah dipindahkan ke arah selatan di wilayah yang disebut Pandanao.

"Sudah tiga sampai empat hari ini di sana, nanti kalau digeser lagi entah ke mana. Intelijen ada di sana semua, pasti saya diinformasikan," ujar Ryamizard, di Jakarta, Jumat (1/7/2016).

Meski telah mengetahui lokasi penyanderaan ketujuh WNI yang merupakan ABK tersebut, pasukan Indonesia belum bisa dikerahkan untuk membebaskan sandera.

Hal itu sesuai kesepakatan dua negara. Akan tetapi, sekitar 6.000-10.000 tentara Filipina telah disiagakan untuk mengepung wilayah penyanderaan.

"Jangan ngerecok dulu lah, kecuali kalau kita diminta untuk sama-sama, baru kita lakukan," kata Ryamizard.

Ia menambahkan, komunikasi dan koordinasi terkait pembebasan WNI terus dilakukannya dengan mantan Menhan Voltaire Gazmin, serta Menhan Filipina yang baru dilantik di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, Delfin Lorenzana.

"Saat saya koordinasi, Menhan yang lama dan baru itu nempel terus. Apapun yang kami bicarakan, Menhan yang baru pasti lapor ke Presiden Duterte, jadi nyambung," ujar dia.

Pada 23 Juni 2016, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendapat konfirmasi bahwa telah terjadi penyanderaan terhadap WNI ABK Kapal Tugboat Charles 001 dan Kapal Tongkang Robby 152.

Menlu Retno LP Marsudi menyebutkan bahwa penyanderaan terhadap tujuh ABK Indonesia itu terjadi di Laut Sulu.

Penyanderaan terjadi dalam dua tahap, yaitu pada 20 Juni sekitar pukul 11.30 waktu setempat dan sekitar 12.45 waktu setempat oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda.

Menlu Retno menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan melakukan semua cara yang memungkinkan untuk membebaskan para ABK yang disandera melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Filipina.