Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Jangan Terlalu Percaya Diri Sebut Dampak "Brexit" Tak Signifikan

Kompas.com - 28/06/2016, 04:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengimbau agar pemerintah cermat dalam menyikapi fenomena "Brexit" dan berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, khususnya di bidang ekonomi.

Hanafi menilai, saat ini Indonesia terkoneksi dengan ekonomi dunia yang integral. Oleh karena itu, turbulensi yang terjadi di kawasan lain pastinya akan berdampak pula bagi Indonesia.

"Kalau saya melihat, Pemerintah Indonesia jangan terlalu yakin menyatakan Brexit hanya berdampak kecil. Di jangka panjang, pasti ada dampaknya, khususnya di sektor ekonomi," ujar Hanafi saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/6/2016).

Dia mengatakan, jika nantinya Inggris resmi keluar dari Uni Eropa (UE), bisa saja mereka memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan saat masih di UE, dalam menerima hasil ekspor dari Indonesia.

(Baca: Komisi I DPR: Bisa Saja Fenomena "Brexit" Terjadi di ASEAN)

"Itu salah satu yang harus diwaspadai," tutur Hanafi.

Karena itu, pemerintah diharapkan cermat dalam menentukan kebijakan, terutama yang berkaitan langsung dengan ekspor dan impor dari Inggris.

Politisi Partai Amanat Nasional ini pun mengatakan, selain di bidang ekonomi, fenomena Brexit juga bisa berdampak pada sikap Inggris terhadap negara-negara asal imigran yang menetap di sana, khususnya negara-negara Asia.

"Satu hal lagi yang perlu dihitung oleh pemerintah seandainya rezim baru di Inggris bergerak ke kanan adalah sikap politiknya tentang kedaulatan Indonesia, terutama soal Papua, misalnya, karena kelompok kanan itu memang cenderung anti-imigran dan pro-pemodal besar," ujar Hanafi.

(Baca: Pilih “Brexit,” Begini Proses “Perceraian” Inggris dengan Uni Eropa)

Seperti diberitakan sebelumnya, Inggris telah memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa (UE) setelah 43 tahun dalam referendum bersejarah, referendum Britain Exit (Brexit).

Rakyat Inggris yang memilih "keluar" atau 52 persen dengan perolehan suara sebanyak 17.410.742 orang, sedangkan yang memilih "bergabung" ada 48 persen dengan perolehan suara sebanyak 16.141.241 orang.

Kompas TV Infografis: Apa itu Brexit?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com