Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Kebudayaan untuk "Revolusi Mental" Diluncurkan

Kompas.com - 25/06/2016, 21:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Negeri Limadaya (KNLD) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meluncurkan program kebudayaan untuk revolusi mental di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/6/2016.

Program tersebut diselenggarakan dalam bentuk sebuah dialog kebudayaan yang akan berlangsung dalam 6 seri. Seri pertama akan diselenggarakan pada 16 Juli 2016 di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat.

Ketua Komunitas Negeri Limadaya Hans J Usman menyatakan, program kebudayaan ini bertujuan untuk memanifestasikan kebudayaan nusantara sebagai dasar pijakan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, untuk memulai revolusi mental.

"Kebudayaan nusantara sudah memberi pijakan dasar bernegara sejak zaman kerajaan kuno, telah melahirkan suatu tata kelola kehidupan bernegara secara arif, ini yang perlu didengungkan dalam upaya revolusi mental yang tengah digalakkan pemerintah," ujar Hans di acara peluncuran tersebut.

Terlebih, Hans mengatakan selama ini aspek kebudayaan masih sering terlupakan dalam perspektif pembangunan nasional. Sebab, hal ini selalu terkubur oleh wacana kemajuan dari aspek ekonomi.

"Padahal kebudayaan memiliki peran penting sebagai katalisator untuk memajukan sebuah bangsa dalam proses pembangunan nasional," kata Hans.

Melalui program ini Hans berharap revolusi mental yang didengungkan Pemerintah bisa diimplementasikan di keseharian masyarakat.

"Sebenarnya revolusi mental itu sebuah program yang bagus, tapi kan selama ini cuma imbauan saja, kami belum melihat sosialisasi dan kontrol langsung dari pemerintah, melalui program ini maka kami harap revolusi mental bisa membumi di masyarakat," papar Hans.

"Makanya kami undang langsung nantinya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga menjadi salah satu leading sector dalam revolusi mental," lanjut Hans.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com