JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arsul Sani menuturkan, jika resmi menjabat Kapolri, Komisaris Jenderal (Pol) Tito Karnavian harus merealisasikan program pembenahan yang tertera di Rencana Strategis Polri.I
Ia menilai pembenahan sumber daya manusia di tubuh Polri merupakan hal yang mesti jadi prioritas.
"Pembenahan yang utama di bidang SDM. Antara lain pembenahan kultur," kata Arsul di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2016).
(Baca: PPATK, KPK, dan Kompolnas Nyatakan Rekam Jejak Tito Karnavian Tak Bermasalah)
Arsul mencontohkan pelayanan dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Ia berharap standar pelayanan pembuatan SIM di Jakarta dapat ditularkan ke berbagai daerah.
"Kalau dalam bahasa Presiden Jokowi (Joko Widodo) itu revolusi mental, sehingga semboyan polisi yang mengayomi itu betul-betul bisa diwujudkan," ucap dia.
Bila telah resmi menjadi Kapolri, Ia meyakini terdapat waktu yang cukup bagi Tito untuk mewujudkan revolusi mental di tubuh Polri.
(Baca: IPW Sebut Tito Karnavian Siapkan Perwira Muda untuk Bantu Hadapi "Fit and Proper Test")
Hari ini, Komisi III DPR mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk meminta masukan terkait rekam jejak calon Kapolri Komisaris Jenderal Pol Tito Karnavian.
Pembahasan hanya berlangsung singkat, sekitar satu jam. Dalam pertemuan itu, tak ada satu pun komentar negatif untuk Tito, baik dari tiga lembaga maupun dari anggota dewan. Suasana pun cenderung cair dan tak jarang diselingi tawa.