Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Sebut Sempat Ada Kesimpangsiuran Informasi soal Penyanderaan Tujuh WNI

Kompas.com - 24/06/2016, 14:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sempat terjadi kesimpangsiuran informasi atas kasus penyanderaan tujuh warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata Filipina. Namun, saat ini sudah dapat dipastikan bahwa penyanderaan itu memang terjadi.

“Mula-mula diinformasikan ada, kemudian dikatakan belum ada laporan yang detail. Bukan berbeda-beda, memang sandera di daerah yang sulit itu informasinya memang terkadang tidak akurat," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jumat (24/6/2016).

Kalla mengatakan, pemerintah kini tengah berupaya untuk mengembalikan ketujuh sandera tersebut ke keluarga masing-masing.

"Sekali lagi soal sandera itu, tentu pihak Deplu dan BIN, TNI pasti sedang berusaha menyelesaikannya," ujar dia.

(Baca: Menlu Benarkan 7 WNI Disandera Kelompok Bersenjata Filipina di Laut Sulu)

Informasi penyanderaan awalnya diungkapkan Megawati, istri Ismail, yang merupakan juru mudi kapal TB Charles 001 dan tongkang robi 152, yang disandera kelompok tersebut. Mega dihubungi suaminya melalui sambungan telepon yang nomor panggilannya berasal dari Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Ismail memerintahkan Mega untuk mencari wartawan, kepolisian setempat, pemerintah Indonesia, dan pihak PT PP Rusianto Bersaudara. Namun, kabar penyanderaan itu dibantah oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama di kediaman Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman Gatot membantah kabar itu.

"Saya pastikan itu bohong," kata Gatot.

(Baca: Tujuh WNI Kembali Disandera, Pemerintah Lanjutkan Moratorium Ekspor Batubara ke Filipina)

Sehari kemudian, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Widodo menyebut, ada potensi besar yang mengarah terhadap penyanderaan tujuh WNI oleh kelompok bersenjata Filipina.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda Kalimantan Timur Yus Kasmany. Dia menyatakan, ada indikasi tujuh ABK TB Charles disandera.

"Kami memberangkatkan 13 ABK menggunakan TB Charles dari perusahaan PT PP Rusianto Bersaudara. Ketika kapal sudah dalam perjalanan pulang, dinyatakan tujuh orang tidak kembali," kata Yus, Kamis (23/6/2016).

Kompas TV ABK TB Charles Diduga Disandera Abu Sayyaf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com