Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Anggap Indonesia Tak Perlu Layangkan Nota Protes ke China

Kompas.com - 21/06/2016, 20:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemerintah tidak perlu mengajukan nota protes ke Pemerintah China terkait aksi pencurian ikan yang dilakukan kapal nelayan asal negara itu di perairan Natuna, Jumat (17/6/2016) lalu.

Hal ini karena tindakan pencurian tersebut merupakan tindakan perorangan dan TNI Angkatan Laut telah mengamankan salah satu dari 12 kapal yang melakukan pencurian tersebut.

"Kami kan sudah ambil tindakan karena itu sikap perorangan," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Sebaliknya, Pemerintah China sebelumnya telah mengajukan nota protes ke Pemerintah Indonesia. Nota protes dilontarkan China lantaran kapal milik TNI Angkatan Laut RI diduga telah melukai salah seorang anak buah kapal.

(Baca: Ini Kronologi Penangkapan Kapal Ikan China di Natuna Versi Koarmabar)

Namun, pihak TNI AL telah membantah tuduhan yang disampaikan Pemerintah China tersebut. Kalla pun mengamini pernyataan TNI AL. Kendati demikian, pemerintah akan menjawab nota protes yang dilayangkan Pemerintah China.

"Ya tentu harus dijawab. (Dubes China untuk Indonesia) dipanggil," kata dia.

Lebih jauh, Kalla membenarkan  bahwa TNI AL melakukan penembakan terhadap kapal pencuri asal China tersebut. Namun, menurut dia, tembakan yang dilakukan TNI AL tersebut adalah tembakan yang wajar dan sebatas pada penembakan peringatan.

"Kan enggak ada orang yang terluka. Selama kita menjaga daerah perairan kita, kita harus menjaganya dengan baik," ujar dia.

(Baca: Kapal China Tiga Kali Curi Ikan di Natuna, Apa Langkah Pemerintah?)

Seperti diberitakan BBC yang mengutip kantor berita Reuters, juru bicara Kementerian luar negeri China Hua Chunying mengatakan bahwa kapal penjaga pantai China telah menyelamatkan seorang nelayan yang terluka.

Situs resmi Kemenlu Cina menyebutkan nelayan itu kemudian dilarikan ke Provinsi Hainan untuk dirawat lebih lanjut.

Dimintai klarifikasi atas klaim Pemerintah Cina tersebut, Kepala dinas penerangan TNI AL Laksamana pertama TNI Edi Sucipto mempertanyakannya.

(Baca: Pencurian Ikan di Natuna, Indonesia Diminta Layangkan Protes ke China)

"Kalau ingat senjata yang digunakan cuma sekadar senjata 7,62 atau 12 mm, mana mungkin sampai ke sana. Mereka kan sudah lari semua, kecuali satu (kapal) yang tidak bisa lari," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto kepada BBC Indonesia.

Kemenlu China juga membenarkan bahwa salah satu kapalnya beserta tujuh orang awaknya telah ditahan oleh TNI AL. Beijing telah membuat protes resmi kepada Pemerintah Indonesia atas insiden penembakan dan penangkapan awak kapal China tersebut.

Kompas TV Indonesia Protes Intervensi Tiongkok di Natuna
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com