Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapal China Tiga Kali Curi Ikan di Natuna, Apa Langkah Pemerintah?

Kompas.com - 20/06/2016, 20:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku sudah melaporkan pencurian ikan oleh kapal China di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, pada Jumat (18/6/2016) lalu.

Kejadian itu merupakan yang ketiga kalinya TNI AL mendapati kapal China yang menerobos wilayah Indonesia dan mencuri ikan. Kejadian serupa sebelumnya terjadi pada Maret dan akhir Mei 2016.

"Sudah, tadi sudah lapor ke Presiden. Terus Presiden setuju kami akan membuat tim pakar," kata Luhut di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (20/6/2016).

"Kami berbicara hukum international bagaimana sih enaknya hubungan kita dengan Tiongkok ini tetap baik tapi kedaulatan kita tidak terganggu," ujarnya.

Luhut mengatakan, pihaknya sudah menunjuk pakar hukum kelautan Hashim Djalal sebagai ketua tim.

Pertemuan awal antara Luhut, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi dan Hashim Djalal sudah digelar di Kantor Kemenko Polhukam siang tadi.

"Setelah digambarkan Prof Hashim Djalal ada pembenaran-pembenaran yang memperkuat posisi kita," kata Luhut tanpa enggan menyebut pembenaran yang dimaksud.

Luhut pun memastikan Indonesia tidak akan membuat political statement apapun terhadap China. Namun yang terpenting, kata Luhut, saat ada kapal China yang menerobos wilayah Indonesia, maka TNI AL pasti akan bertindak tegas.

"Enggak ada (political statement) yang penting kita damai-damai saja," ujarnya.

Hashim Djalal usai rapat dengan Menko Polhukam siang tadi mengatakan, berkali-kalinya insiden terjadi di laut Natuna ini karena China merasa wilayah itu merupakan Traditional Fisihing Zone mereka.

Padahal itu adalah wilayah zona ekonomi ekslusif yang menjadi hak Indonesia.

"Masalahnya sekarang ini China menganggap mereka tidak menangkap ikan di zona ekonomi Indonesia, mereka mengatakan di traditional fishing ground China. Padahal traditional fishing zone itu tidak diakui di hukum internasional," kata dia.

Kompas TV Perairan Indonesia Langganan Kapal Pencuri?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com