Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapal China Tiga Kali Curi Ikan di Natuna, Apa Langkah Pemerintah?

Kompas.com - 20/06/2016, 20:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku sudah melaporkan pencurian ikan oleh kapal China di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, pada Jumat (18/6/2016) lalu.

Kejadian itu merupakan yang ketiga kalinya TNI AL mendapati kapal China yang menerobos wilayah Indonesia dan mencuri ikan. Kejadian serupa sebelumnya terjadi pada Maret dan akhir Mei 2016.

"Sudah, tadi sudah lapor ke Presiden. Terus Presiden setuju kami akan membuat tim pakar," kata Luhut di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (20/6/2016).

"Kami berbicara hukum international bagaimana sih enaknya hubungan kita dengan Tiongkok ini tetap baik tapi kedaulatan kita tidak terganggu," ujarnya.

Luhut mengatakan, pihaknya sudah menunjuk pakar hukum kelautan Hashim Djalal sebagai ketua tim.

Pertemuan awal antara Luhut, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi dan Hashim Djalal sudah digelar di Kantor Kemenko Polhukam siang tadi.

"Setelah digambarkan Prof Hashim Djalal ada pembenaran-pembenaran yang memperkuat posisi kita," kata Luhut tanpa enggan menyebut pembenaran yang dimaksud.

Luhut pun memastikan Indonesia tidak akan membuat political statement apapun terhadap China. Namun yang terpenting, kata Luhut, saat ada kapal China yang menerobos wilayah Indonesia, maka TNI AL pasti akan bertindak tegas.

"Enggak ada (political statement) yang penting kita damai-damai saja," ujarnya.

Hashim Djalal usai rapat dengan Menko Polhukam siang tadi mengatakan, berkali-kalinya insiden terjadi di laut Natuna ini karena China merasa wilayah itu merupakan Traditional Fisihing Zone mereka.

Padahal itu adalah wilayah zona ekonomi ekslusif yang menjadi hak Indonesia.

"Masalahnya sekarang ini China menganggap mereka tidak menangkap ikan di zona ekonomi Indonesia, mereka mengatakan di traditional fishing ground China. Padahal traditional fishing zone itu tidak diakui di hukum internasional," kata dia.

Kompas TV Perairan Indonesia Langganan Kapal Pencuri?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com