Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demi Integritas, Calon Hakim Agung Ini Mengaku Tak Pernah Santap Hidangan Persidangan KPK

Kompas.com - 20/06/2016, 16:04 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) menggelar wawancara terbuka terhadap calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA), Senin (20/6/2016).

Calon Hakim Agung untuk kamar Pidana, I Made Hendra Kusuma memaparkan integritas menjadi faktor penting bagi pejabat peradilan. Menurut Made, saat ini banyak para pejabat peradilan yang menggadaikan integritas demi imbalan.

Padahal, menurut dia, para pejabat peradilan sudah bersumpah dan mengetahui batasan setiap tindakannya itu dibatasi dalam kode etik. Menurut Made, integritas merupakan modal bagi para pejabat peradilan yang tidak bisa diperjualbelikan.

(Baca: Ini 19 Nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang Lolos Tes Kepribadian)

Membangun integritas, kata dia, harus dimulai dari dalam diri dan keluarga pejabat yang bersangkutan. "Untuk menghindari suap, saya membentengi diri saya dengan integritas. Saya pun membentengi keluarga saya dengan itu dan jangan pernah meminta," ujar Made.

Demi menjaga integritas itu juga, Made mencontohkan, dengan kejadian yang sering dialaminya ketika memimpin persidangan tindak pidana korupsi.

"Misalnya ini contoh kecil, tapi teman-teman lain tidak melakukan. Ketika jadi hakim tipikor, setiap persidangan disiapkan makan siang oleh KPK, saya tidak pernah ikut makan siang itu. Karena yang disiapkan oleh KPK adalah majelis yang menangani perkara di KPK, bukan semua majelis hakim," tutur dia.

(Baca: KY Gelar Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung)

Selain itu, ungkap Made, dirinya kerap diiming-imingi uang miliaran rupiah baik ole orang yang berperkara maupun yang tidak terkait. Namun, dia mengaku menolak tawaran itu.

Kondisi ini membuat Made melihat ada sejumlah persoalan yang menjadi celah bagi pejabat peradilan untuk korupsi.

Maka dari itu perlu pembenahan di berbagai sektor, seperti proses rekrutmen yang baik serta gaji yang cukup.  "Dengan salary yang memadai mereka tidak perlu lagi memikirkan yang lain," kata Mantan Hakim Tipikor Jakarta pusat itu.

Kompas TV Reformasi Kelembagaan Paling Gagal adalah MA- Satu Meja

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com